Iya, Kami Wartawan Istana!
Penulis : Mustofa
(Pemimpin Redaksi www.fajarpapua.com)
HARI PERS NASIONAL kembali datang. Ya…. Setiap 9 Februari spanduk dipasang, baliho tersenyum, ucapan selamat mengalir di linimasa tak terkecuali hari ini.
Tema besar pun digaungkan dengan penuh harap: “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat.”
Tema yang menegaskan pers harus profesional, independen, dan berintegritas demi menopang kemandirian ekonomi serta memperkuat persatuan bangsa di era digital.
Tema yang indah.
Namun seperti tahun-tahun sebelumnya, dibalik gema slogan itu, bisik-bisik lama kembali beredar—tak pernah benar-benar usang.
“Iya, mereka wartawan istana.”
“Iya, dekat dengan penguasa.”
“Iya, pasti ada keuntungan.”
Baiklah.
Saat ini kami memilih tidak mengelak. Tidak pula sibuk membela diri. Kami memilih mengangguk pelan dan menjawab, dengan senyum satire yang terlatih oleh waktu:
Iya. Kami wartawan istana.
Tentu, izinkan kami menjelaskan terlebih dahulu: istana versi kami bukan ruang ber-AC dengan karpet merah dan jamuan kekuasaan.
Bukan kursi empuk, bukan amplop tebal, apalagi fasilitas istimewa. Istana yang kami maksud adalah pusat pengambilan keputusan publik kantor pemerintahan yang pintunya, secara prinsip, terbuka untuk rakyat.
Tempat kebijakan dilahirkan. Tempat anggaran diputuskan. Tempat masa depan masyarakat dipertaruhkan.
Di sanalah kami bekerja. Mencatat. Mengonfirmasi. Mengkritisi. Memberitakan.
Kami memang sering terlihat bersama pemimpin daerah. Bukan karena kami dipelihara, tapi karena di sanalah sumber berita berada.
Wartawan yang tak pernah dekat dengan sumber, justru layak dipertanyakan profesinya.
Menjauh dari pusat informasi lalu mengklaim independensi, sering kali hanya sedang MERAWAT JARAK BUKAN INTEGRITAS.
Namun entah sejak kontestasi politik usai, terutama setelah Pilkada, definisi wartawan mendadak berubah bagi sebagian orang termasuk mereka yang mengklaim diri sebagai SESUNGGUHNYA WARTAWAN.
Mereka termasuk WARTAWAN yang kalah kontestasi, kehilangan panggung, lalu menemukan musuh baru yang paling mudah diserang: PERS yang kebetulan berada dibarisan pemenang.
Kedekatan berubah menjadi tudingan.
Akses dianggap amplop.
Klarifikasi dibaca sebagai pesanan.
Fakta dituduh propaganda.
Dalam logika itu, setiap berita yang tak sejalan dengan kekecewaan mereka otomatis dianggap transaksi.
Kekalahan tak lagi dibaca sebagai kehendak rakyat, melainkan konspirasi. Dan dalam konspirasi itu, pers selalu menjadi kambing hitam yang paling praktis diseret.
Yang membuat ironi ini terasa lebih getir, tudingan tersebut bukan hanya datang dari para pendukung yang kalah. Ia justru dibenarkan—bahkan diamini oleh SESAMA PEKERJA PERS yang mungkin sebelumnya berada di Shaft Belakang Para Pecundang.
Kelompok pemberita yang hari ini lantang menuding, adalah kelompok yang pada episode sebelumnya sekali lagi mungkin menikmati kemudahan yang sama bahkan bisa lebih dari kekuasaan.
Mereka pernah duduk di barisan terdepan.
Pernah mendapat akses eksklusif.
Pernah menikmati fasilitas liputan dan perlakuan istimewa.
Saat itu, semua disebut “kerja profesional”, “kedekatan yang wajar”, atau “hasil relasi yang baik”.
Namun ketika kekuasaan berganti dan akses tak lagi berpihak, kamus pun direvisi sepihak.
Yang dulu disebut profesionalisme, kini disebut kompromi.
Yang dulu disebut akses, kini disebut transaksi.
Yang dulu dinikmati bersama, kini dijadikan peluru tudingan.
Sejarah pers lokal rupanya mudah lupa, tapi sangat pandai menunjuk.
Kami dituduh menerima keuntungan.
Ironisnya, tuduhan itu datang dari mereka yang pernah mungkin SEBARISAN dengan yang berkuasa, pernah ikut nimbrung mengatur anggaran, pernah mungkin ikut mengendalikan proyek, dan pernah menggunakan media saat sedang di atas angin.
Ketika kekuasaan berpindah, standar moral pun ikut bergeser.
Hari Pers Nasional seharusnya menjadi momen refleksi.
Bahwa pers sehat bukan pers yang steril dari kekuasaan, melainkan pers yang tidak tunduk pada kekuasaan.
Bahwa independensi bukan soal dekat atau jauh, melainkan soal apa yang ditulis dan bagaimana menuliskannya.
Fakta tidak berubah menjadi propaganda hanya karena ia tidak menguntungkan pihak tertentu.
Kami tidak menulis untuk menghibur mereka yang kalah.
Kami tidak bekerja untuk menyenangkan semua orang.
Kami menulis untuk memastikan publik tahu apa yang terjadi bukan apa yang ingin didengar.
Jika hari ini fakta tidak sejalan dengan narasi kekecewaan, itu bukan salah kami.
Sejarah memang jarang ramah pada mereka yang menolak menerima kenyataan.
Maka pada Hari Pers Nasional 2026 ini, dengan kesadaran penuh dan nada satire yang sengaja dipelihara, kami katakan sekali lagi:
Iya, kami wartawan istana.
Istana rakyat.
Istana yang dibiayai pajak publik.
Istana yang wajib diawasi, dikritik, dan diberitakan.
Dan kami akan tetap di sana bahkan ketika fitnah datang silih berganti.
Karena pers yang sehat tidak lahir dari tepuk tangan, melainkan dari keberanian.
Karena tanpa pers, ekonomi boleh saja berdaulat, bangsa boleh saja kuat—tetapi kebenaran akan selalu kalah oleh dendam politik.
Selamat Hari Pers Nasional.
Pers boleh dicurigai.
Tapi jangan pernah diremehkan.***
