Timika, fajarpapua.com – Program Mimika Center yang sudah diluncurkan Pemerintah Kabupaten Mimika pada 19 Juni 2025 lalu digadang - gadang sebagai tonggak transformasi pelayanan publik berbasis digital. Dalam peresmian yang dipimpin Bupati Mimika, Johannes Rettob, pemerintah menyampaikan komitmen menghadirkan sistem terintegrasi yang mampu mempercepat respons aduan masyarakat dan memperkuat transparansi kinerja OPD.
Melalui keterangan resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika saat peluncuran, Mimika Center disebut sebagai pusat kendali pelayanan yang akan memangkas birokrasi berbelit serta membuka akses komunikasi langsung antara warga dan pemerintah.
Namun delapan bulan pasca peluncuran, realitas di lapangan justru menimbulkan tanda tanya besar.
Ketika masyarakat mengakses kanal pelaporan resmi di Mimika Center, yang tersedia hanya formulir pengaduan. Tidak ada halaman publik yang menampilkan daftar laporan yang sudah masuk. Tidak ada status penanganan yang bisa dilihat masyarakat umum. Tidak ada informasi OPD mana yang menangani dan sejauh mana progres penyelesaiannya.
Artinya, sistem berjalan satu arah, kirim laporan, lalu menunggu tanpa kepastian.
“Kalau begini, ini bukan transparansi. Ini hanya kotak aduan digital,” tegas salah satu warga Mimika Baru, saat ditemui di Jalan Yos Sudarso, Timika, Selasa (18/2/2026). Ia mengaku pernah menyampaikan laporan terkait pelayanan publik, namun hingga kini tidak mengetahui apakah aduannya telah diproses.
Hal serupa disampaikan seorang pelaku UMKM, saat ditemui fajarpapua.com di Pasar Sentral Timika, Senin (17/2/2026). “Kami kirim laporan karena percaya ini program resmi pemerintah. Tapi setelah itu tidak ada informasi lanjutan. OPD mana yang tangani, kapan selesai, semua tidak jelas,” ujarnya.
Ketiadaan dashboard publik membuat masyarakat tidak bisa menilai efektivitas kerja masing-masing OPD. Padahal, jika laporan ditampilkan secara agregat tanpa membuka identitas pelapor, publik bisa ikut mengawasi dan mendorong percepatan pelayanan.
Sebagai pembanding, sistem pengaduan nasional seperti LAPOR! menyediakan fitur pelacakan status laporan dan statistik penanganan yang dapat diakses publik. Di sana, masyarakat dapat melihat jumlah laporan masuk, instansi tujuan, serta progres penyelesaiannya.
Padahal, Mimika Center bukan sekadar proyek kecil. Program ini disebut sebagai salah satu agenda strategis daerah dalam memperkuat pelayanan publik berbasis teknologi. Artinya, ada anggaran yang dialokasikan mulai dari pengembangan sistem, perangkat command center, hingga operasional dan sumber daya manusia.
Namun hingga kini, publik belum mendapatkan penjelasan rinci mengenai besaran anggaran yang digunakan, indikator kinerja yang diterapkan, maupun target penyelesaian laporan oleh masing - masing OPD.
“Kalau dananya besar tapi hasilnya hanya form pengaduan, itu tidak sebanding,” kata seorang tokoh pemuda Mimika yang meminta namanya tidak ditulis, saat ditemui di kawasan Karang Senang, Selasa (18/2/2026). Menurutnya, transparansi tidak cukup hanya dengan menerima aduan, tetapi harus berani membuka proses penanganannya.
Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa Mimika Center lebih menonjol sebagai simbol digitalisasi ketimbang instrumen akuntabilitas publik. Tanpa halaman publik yang menampilkan progres laporan dan kinerja OPD, masyarakat tetap berada dalam posisi pasif mengadu tanpa tahu hasilnya.(red)
