Timika, fajarpapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Harmonisasi penanganan konflik sosial Kapiraya di Grand Tembaga Hotel Timika, Rabu (25/2).
Rapat koordinasi menghadirkan tiga bupati dan Forkopimda dari Kabupaten Mimika, Deiyai dan Dogiyai. Kegiatan ini turut dihadiri MRP, DPRP Papua Tengah, para tokoh dan lembaga adat serta para kepala OPD.
Rakor tersebut menjadi upaya penyelesaian konflik sekaligus menentukan jadwal pertemuan tim dari masing-masing kabupaten di Kapiraya untuk berdialog bersama masyarakat guna mempercepat penyelesaian masalah. Setelah melalui dialog, disepakati tim akan berangkat ke Kapiraya pada Jumat (27/2).
Gubernur Papua Tengah yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Umum Merten Ukago dalam sambutannya menyampaikan, pertemuan ini merupakan langkah penting untuk menyelaraskan hati dan langkah dalam mewujudkan perdamaian berkelanjutan di wilayah Kapiraya.
Ia menuturkan, pemerintah hadir bukan untuk menentukan garis batas dari sudut pandang birokrasi, melainkan memfasilitasi masyarakat adat dari masing-masing kabupaten agar dapat duduk bersama, saling menghormati, dan menyepakati tanda-tanda alam serta batas ulayat yang telah ada secara turun-temurun. Harmonisasi menjadi kunci agar tidak ada lagi keraguan dan gesekan ditengah masyarakat.
“Terkait situasi di Kapiraya, saya ingin menekankan fokus utama kita hari ini bukan mengenai batas administrasi pemerintahan antar kabupaten. Kita hadir untuk mendengarkan suara nurani dan sejarah yang diwariskan oleh leluhur melalui masyarakat adat yang memiliki hak ulayat di daerah tersebut,” katanya.
Ia menguraikan, penyelesaian konflik harus lahir dari kesepakatan murni masyarakat adat yang memegang teguh adat istiadat leluhur. Karena itu, rapat diharapkan menghasilkan pemahaman bersama penyelesaian berbasis pengakuan hak ulayat dan sejarah adat, komitmen antar pemerintah kabupaten untuk mendukung penuh kesepakatan damai para tokoh adat, serta suasana kondusif agar masyarakat dapat menentukan batas wilayah sesuai tatanan adat yang diyakini.
“Saya ingin menitipkan pesan agar proses ini dijaga dengan bahasa yang merangkul dan menyejukkan. Hindari pembahasan yang bersifat kontroversial dan mari kita fokus pada pencarian titik temu yang mengedepankan persaudaraan,” ungkapnya.
Ia mengajak seluruh pihak menjaga kepercayaan dan amanah. Kehadiran bersama dalam rakor menjadi bukti kepentingan rakyat dan kedamaian wilayah menjadi prioritas utama.
“Mari kita melangkah maju dengan optimisme, menjaga harmoni dalam keberagaman, dan memastikan setiap jengkal tanah di Papua Tengah membawa berkah serta kesejahteraan bagi anak cucu kita di masa depan,” ujarnya.
Sementara itu Plt Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Tengah Albertus Adii selaku moderator menyampaikan, masing-masing kabupaten telah membentuk tim harmonisasi dan melakukan persiapan untuk bergerak menuju Kapiraya.
“Tim dan persiapan sudah siap dan ketiga bupati juga menyampaikan biarkan pemilik hak ulayat berbicara dan berdiskusi disana dalam semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang telah terbangun lama, kita hanya memfasilitasi dan memediasi,” bebernya.
Ia menambahkan, dalam rakor ditegaskan penyelesaian yang dilakukan merupakan penyelesaian hak ulayat batas adat yang melibatkan suku Kamoro dan Mee asli, bukan batas administrasi pemerintahan.
“Kita hadir untuk menyelesaikan, oleh karena itu kita berpikir bersama mengenai strategi, langkah dan cara yang akan dilakukan agar segera dapat diselesaikan. Ini bukan persoalan tapal batas administrasi, melainkan hak ulayat tapal batas adat,” tandasnya.
Rapat koordinasi ditutup dengan pernyataan sikap bersama tim penanganan konflik sosial dan tim Harmonisasi dari Kabupaten Mimika, Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai bersama unsur Pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah kabupaten, aparat keamanan serta masyarakat adat suku Kamoro dan suku Mee.
Komentar (0)