Timika, fajarpapua.com– Kelangkaan LPG 12 kilogram dalam sepekan terakhir di Timika, Papua Tengah, mulai memukul berbagai sektor usaha dan memicu lonjakan harga di tingkat pengecer.
Situasi ini tidak hanya menyulitkan masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi harian.
Di lapangan, LPG 12 kg yang sebelumnya dijual sekitar Rp 350 ribu per tabung kini melonjak hingga Rp 400 ribu.
Bahkan di beberapa titik, barang tersebut nyaris tidak tersedia.
Sejumlah warga mengaku harus berkeliling dari satu pengecer ke pengecer lain tanpa hasil.
Kondisi ini memperlihatkan adanya gangguan serius pada rantai distribusi energi rumah tangga di wilayah tersebut.
Usaha Kecil Mulai Tumbang
Dampak paling terasa terjadi pada pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada LPG.
Pengelola rumah makan di Timika kini terpaksa kembali menggunakan kompor berbahan bakar minyak tanah.
Selain lebih mahal dalam operasional, metode ini juga dinilai kurang efisien dan memperlambat proses produksi.
Sementara itu, sebuah usaha laundry di Jalan Hasanudin bahkan memilih menghentikan operasionalnya.
Ketiadaan LPG membuat mesin pengering tidak dapat digunakan.
Manajemen usaha tersebut juga telah menyampaikan pengumuman resmi kepada pelanggan terkait penghentian layanan sementara.
Dalam keterangannya, disebutkan: “Selamat siang Bapak/Ibu, berhubung dengan kosongnya stok gas di Timika, untuk sementara kami belum bisa menerima laundry pakaian yang masuk. Jika sudah ada, kami akan infokan kembali. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya.”
Pengumuman tersebut telah disampaikan sejak tiga hari lalu, dan hingga kini belum ada kepastian kapan operasional akan kembali normal.
Kondisi ini menunjukkan krisis LPG tidak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga langsung memukul sektor ekonomi mikro yang menjadi tulang punggung masyarakat lokal.
Agen Mengaku Tak Dilayani Distributor
Kelangkaan ini memunculkan pertanyaan besar terkait distribusi LPG di tingkat daerah.
Sejumlah agen penjualan mengaku sudah tidak mendapatkan pasokan dari distributor selama satu minggu terakhir, bahkan ada yang lebih lama.
Situasi ini memicu spekulasi adanya gangguan distribusi atau pengurangan suplai dari hulu. I Di sisi lain, isu kenaikan harga di tingkat distributor juga mulai beredar. Hal ini mendorong pengecer menaikkan harga lebih awal untuk mengantisipasi kelangkaan yang berkepanjangan.
Namun hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pihak distributor maupun otoritas terkait mengenai penyebab pasti terhambatnya pasokan LPG di Timika.
Benarkah Sengaja Timbun LPG?
Isu penimbunan oleh distributor mulai berkembang di tengah masyarakat.
Namun, hingga kini belum ada bukti kuat yang mengarah pada praktik tersebut.
Beberapa agen menilai kelangkaan lebih disebabkan oleh keterlambatan distribusi, bukan penimbunan.
Meski demikian, minimnya transparansi dari rantai distribusi membuat spekulasi terus berkembang.
Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan segera melakukan investigasi untuk memastikan apakah terjadi pelanggaran, termasuk kemungkinan penimbunan atau permainan harga.
Secara Nasional Stok Aman
Jika melihat data nasional hingga Maret 2026, pemerintah melalui Pertamina menyatakan stok LPG nasional dalam kondisi aman, dengan ketahanan rata-rata berada di kisaran 18–21 hari untuk LPG subsidi dan non-subsidi.
Namun, persoalan utama bukan pada ketersediaan stok di tingkat nasional, melainkan pada rantai distribusi, terutama ke wilayah Indonesia timur seperti Papua.
Distribusi LPG ke Papua bergantung pada jalur laut dengan waktu tempuh yang panjang dan rentan terhadap gangguan cuaca serta keterbatasan armada logistik.
Selain itu, biaya distribusi yang tinggi juga mempengaruhi harga di tingkat konsumen.
Ancaman Inflasi Daerah dan Daya Beli
Kenaikan harga LPG berpotensi mendorong inflasi daerah, khususnya pada sektor makanan dan jasa.
Ketika pelaku usaha harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk energi, maka harga jual produk ikut meningkat. Jika kondisi ini berlangsung lama, daya beli masyarakat bisa tertekan.
