Timika, fajarpapua.com – Forum Independen Mahasiswa West Papua Komite Pimpinan Kota Timika (FIM-WP KPK Timika) menggelar aksi damai memperingati 25 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua.
Aksi yang mengusung tema “25 Tahun Otsus Gagal di Tanah Papua” tersebut berlangsung di Bundaran SP2, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Sabtu (21/11/2026) sekitar pukul 17.30 WIT.
Aksi dipimpin Koordinator Lapangan (Korlap), Onan Kobogau, dan diikuti sekitar 50 orang peserta.
Dalam kegiatan tersebut, massa menyampaikan orasi politik, membentangkan spanduk dan pamflet berisi tuntutan, serta menyalakan sekitar 60 batang lilin sebagai bentuk refleksi atas perjalanan 25 tahun pelaksanaan Otsus di Tanah Papua.
Dalam orasinya, Onan Kobogau menilai kebijakan Otsus yang lahir melalui pendekatan politik belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan mendasar di Papua.
“Pendekatan politik menghasilkan yang namanya Undang-Undang Otonomi Khusus. Setelah kita lihat 25 tahun berjalan, yang malah menjadi akar berbagai kasus di dalam Papua,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti penempatan aparat militer di berbagai wilayah Papua, termasuk keberadaan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III.
Selain itu, Onan menyinggung sejumlah peristiwa sejarah yang menurut pandangan mereka tidak melibatkan masyarakat asli Papua dalam proses pengambilan keputusan terkait status politik Papua.
Ia menyebut Roma Agreement dan New York Agreement sebagai bagian dari sejarah yang dipersoalkan kelompok tersebut karena dinilai membahas masa depan Papua tanpa keterlibatan langsung orang asli Papua.
Dalam aksi itu, massa membacakan pernyataan sikap yang memuat lima poin tuntutan dan pandangan politik FIM-WP KPK Timika.
Dalam pernyataan tersebut, mereka menilai Otsus bukan jawaban atas aspirasi masyarakat Papua. Mereka juga menyampaikan keinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menentukan masa depan politik Papua sendiri.
Massa turut menyinggung Roma Agreement, New York Agreement, Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) Tahun 1967, serta Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang menurut mereka merupakan rangkaian peristiwa sejarah yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat Papua.
Selain itu, mereka menyampaikan tudingan terjadinya ekosida, etnosida, dan genosida di Papua serta menilai kehadiran aparat keamanan menimbulkan trauma bagi masyarakat setempat.
Dalam salah satu poin tuntutannya, FIM-WP KPK Timika meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penarikan pasukan TNI dari Tanah Papua.
“OTSUS tak lagi perlu dihapus, karena solusi paling demokratis adalah membiarkan kami orang asli Papua merdeka dan menentukan nasib kami sendiri,” demikian salah satu pernyataan sikap yang dibacakan massa aksi.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari penolakan FIM-WP KPK Timika terhadap pelaksanaan Otsus yang telah berjalan selama 25 tahun.
Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Setelah menyampaikan orasi dan membacakan seluruh pernyataan sikap, massa kemudian membubarkan diri.
Secara keseluruhan, kegiatan berlangsung aman dan situasi di sekitar Bundaran SP2 tetap kondusif.(ron)









