Timika, fajarpapua.com
Panti rehabilitasi milik Pemerintah Daerah Mimika yang dikelola Dinas Sosial (Dinsos) di Kilometer 7 hingga kini tetap beroperasi. Meskipun begitu, selama wabah pandemi Covid 19 para penghuni dikembalikan kepada orangtua masing-masing. Diakui pengelolaan panti tersebut menelan biaya yang besar.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Petrus Yumte, SH saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (31/8) mengatakan pengelola panti rehabilitasi terdiri dari para pensiunan PNS Dinsos dan tenaga dari Kementerian Sosial RI. Dinsos juga melibatkan OPD terkait, kepolisian, serta LSM dalam tugas pembinaan mental dan kepribadian anak.
“Panti ini menampung anak-anak jalanan paling banyak. Anak-anak ini dibina, dibimbing serta digembleng agar mereka sadar bahwa masa depan masih panjang, sehingga mereka butuh kesiapan baik itu pendidikan, keterampilan atau keahlian. Jika mereka yang masih sekolah petugas mengarahkan mereka untuk kembali bersekolah. Petugas berusaha berkomunikasi dengan sekolah agar mereka diterima sebagai siswa,” ungkap Petrus.
Dijelaskan, jika dilihat dari sisi biaya operasi, sebaiknya ditutup. Namun lantaran investasi sudah besar, pihaknya berupaya tetap beroperasi.
“Tugas kami sebagai OPD yang bertanggung jawab tetap mengusulkan anggaran ke tim anggaran dan ke DPRD agar panti ini tetap jalan seperti biasa meski disana sini banyak kekurangan. Biaya hidup anak-anak mulai dari operasional, makan minum besar sekali,” terang Yumte.
Kata dia, untuk mengurus para penghuni, pihaknya sudah melobi panti asuhan yang bisa mengurus anak-anak.
“Kami harap jangan dibebankan lagi untuk mengurus anak. Karena kami harus mengurus warga yang gangguan jiwa. Di Kementerian Sosial Jakarta mereka juga banyak paket, tapi mereka tidak bisa layani Mimika karena dana juga terbatas. Memang untuk kesehatan orang gangguan jiwa dan lansia itu tanggungjawab Dinas Kesehatan, tapi urusan kehidupan selanjutnya menjadi tanggungjawab Dinas Sosial,” tukasnya.
“Dinas Sosial sangat terbatas, kami butuh dukungan dari DPRD. Dinsos lebih banyak urus SDM. Peran kami hampir sama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perampuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kalau kami urus SDM berarti porsi program dan anggaran harus seimbang. Tahun ini karena ada Covid 19, tapi tahun depan kami harap ada keberpihakan pada anak jalanan, lansia, orang dengan gangguan jiwa dan macam-macam jenis penyandang masalah sosial di Timika,” tambah Yumte.(tim)
