Timika, fajarpapua.com
Ratusan karyawan PT Freeport Indonesia, Rabu (2/9) malam ini kembali memblokir jalan tambang di Ridge Camp Mile 72 Tembagapura.
Beberapa peserta aksi yang dihubungi Fajar Papua melalui sambungan telepon seluler mengatakan, aksi tersebut dilakukan lantaran PT Freeport dianggap berbohong.
"Tempo hari managemen bilang yang tidak turun selama pandemi dapat uang terima kasih Rp 750 ribu perminggu. Tapi nyatanya nihil, tidak ada," tutur Br melalui sambungan telepon seluler.
Selain itu, kata dia, aturan rapid test bagi karyawan yang kembali ke Tembagapura sangat menyulitkan. Sebab mereka hanya off dua hari dan waktu sesingkat itu harus disibukkan lagi dengan pengurusan proses rapid test.
"Kalau dari Tembagapura hanya ukur suhu tapi pas naik lagi harus rapid test, itu sama saja omong kosong," tukasnya.
Dalam video yang beredar, tampak karyawan memblokir jalan tambang menggunakan alat berat.
Vice President Corporate Communications yang juga Juru Bicara PT Freeport, Riza Pratama, dalam rilis yang diterima Fajar Papua Rabu (25/8) mengatakan, pada dasarnya perusahaan sangat memahami aspirasi para karyawan.
Sesuai hasil pertemuan managemen PTFI dengan Bupati Mimika dan Forkompinda pada Selasa (24/8), telah disepakati tiga hal.
Diantaranya, pertama, para karyawan PTFI dari Tembagapura yang akan libur/off dapat turun ke Timika dengan melakukan test RDT (Rapid Test) sebagaimana protokol PTFI (tidak lagi PCR sebagaimana protokol sebelumnya). Saat tiba di Terminal Gorong-Gorong hanya dilakukan protokol pengecekan suhu.
Kedua, dalam waktu 6 minggu 4.800 karyawan yang sejak April 2020 belum berkesempatan cuti, akan diberikan prioritas untuk didaftarkan dalam pengaturan penyesuaian jadwal cuti dan rotasi.
Ketiga, kepada para pekerja yang tetap bekerja selama masa pandemi Covid-19, perusahaan memberikan apresiasi atas upaya luar biasa karyawan menjaga produktivitas dan keberlanjutan produksi yang aman, berupa penghargaan finansial kepada para pekerja tersebut.
Di tempat terpisah, Manager External Relation Corporate Communication (Corcom) PTFI, Kerry Yarangga kepada awak media di Hotel Grand Mozza Selasa (25/8) mengatakan, managemen PTFI mengikuti semua keputusan dengan harapan semua harus menaati safety yang berlaku di lingkungan perusahaan.
"Itu harus tetap dijaga. Karyawan yang turun maupun naik harus tetap mengikuti protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran Covid 19," ungkapnya.
Dikatakan, standar protokol kesehatan yang disampaikan Bupati, sebelumnya sudah disampaikan managemen PTFI.
"Soal SDO secara spesifik akan dilihat, teknisnya akan diatur di lapangan. Kepadatan dan muatan harus diperhatikan dengan mempertimbangkan protokol kesehatan yang dalam satu poin yaitu jaga jarak. Jadi jarak kursi dalam bus harus diatur sehingga yang selama ini full, sekarang hanya bisa setengahnya.
Harapan kita semua semua bisa dinikmati dan dipahami bersama, karena semua ingin cuti dan kunjungi keluarga. Tapi pertimbangan kesehatan dan keselamatan paling utama dan karyawan yang turun benar-benar sehat," paparnya.
Kery menjelaskan, sebelum Covid 19 atau pada masa normal, ada 30-50 bus yang beroperasi setiap hari mengantar karyawan yang hendak turun dan naik.
Namun untuk saat ini tim masih mengatur sesuai petunjuk protokol kesehatan.
"Jumlah dalam satu bus kalau normal sekitar 60 seat, tapi masa sekarang ini bisa setengahnya. Managemen mempertimbangkan aspek sosial dimana ada karyawan yang belum cuti, ada yang kerinduan dan sebagainya. Pertimbangan kemanusiaan ini sangat diperhatikan oleh managemen PTFI," pungkasnya.(boy/jun)