Berbagai pertemuan MPR for Papua dengan Pemerintah Pusat selama ini kiranya hanyalah retorika demi kepentingan pragmatisme kekuasaan. Selebihnya, niat dan maksud baik MPR for Papua sama sekali tidak menuai respons signifikan. Pemerintah Pusat berjalan sendiri mengatasnamakan pencarian fakta dan kebenaran yang boleh jadi merupakan ilusi yang tidak berujung. Hingga suatu saat gejolak dan persoalan Papua semakin menganga dan tidak lagi bisa disembuhkan.
Atas dasar itu, MPR for Papua meminta kebijakan pencarian fakta yang sepihak ini dihentikan untuk direvisi dan dievaluasi. Pemerintah Pusat seharusnya mengedepankan kedewasaan politik dalam bersikap, sebab akar persoalan sesungguhnya adalah pengabaian akan kemanusiaan, kesejahteraan dan keadilan. Paradigma itulah yang harus dijadikan visi dan misi bersama untuk kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan. Jika tidak, maka publik Papua hanya akan terus menyaksikan kekerasan demi kekerasan yang tidak berkesudahan.(ana)
