Selain itu, Tim Kejari Timika juga sudah memeriksa sejumlah hotel di Kota Timika yang digunakan untuk menampung para tenaga medis, relawan maupun para pejabat yang terlibat dalam Tim Gugus Tugas Percepatan Pengendalian COVID-19.
“Ada empat hotel yang digunakan oleh Tim Gugus Tugas COVID-19 Pemkab Mimika yaitu Hotel Grand Mozza, Hotel Grand Tembaga, Hotel Horison, dan Hotel Osa De Villa. Yang kami belum periksa sampai sekarang yaitu Hotel Osa De Villa,” kata Ridosan.
Penggunaan anggaran untuk sewa Hotel Grand Mozza sebagai Sekretariat Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Mimika beberapa waktu lalu yang menyedot anggaran lebih dari Rp3 miliar karena banyak pejabat Pemkab Mimika membuka kamar selama berbulan-bulan di hotel mewah bintang tiga itu menuai polemik dan kontroversi di Mimika.
Kasat Reskrim Polres Mimika AKP Hermanto mengatakan sesuai hasil rapat virtual dengan Kepala Inspektorat Provinsi Papua baru-baru ini diputuskan bahwa pemantauan pengelolaan anggaran COVID-19 akan dilaksanakan secara bersama oleh tiga institusi yaitu kejaksaan, kepolisian, dan Inspektorat Daerah.
“Penggunaan anggaran COVID-19 yang sudah berjalan harus dipantau dan diawasi, artinya jangan sampai ada yang diselewengkan. Apabila ada yang diselewengkan, kami wajib menegur dan akan menindaklanjutinya melalui Inspektorat. Namun kalau tidak ditindaklanjuti maka mau tidak mau, suka atau tidak suka akan dilanjutkan proses hukumnya,” kata Hermanto.
Menurut dia, pengawasan anggaran COVID-19 tidak saja yang bersumber dari APBD kabupaten/kota maupun provinsi, tetapi juga menyangkut realisasi penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari pemerintah pusat seperti BLT Dana Desa, Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial.
“Intinya selama mereka menggunakan anggaran itu dengan benar, mengapa harus takut untuk diperiksa. Kalau takut, berarti ada sesuatu yang tidak beres,” kata Hermanto.(ant)
