Timika, fajarpapua.com
Warga Mimika kini berharap sepenuhnya kepada Polda Papua untuk “memberi pelajaran” kepada para pejabat daerah Mimika yang bekerja hanya demi mempertahankan kekuasaan serta mengabaikan kepentingan warga.
Yosep Temorubun SH, salah seorang pengamat hukum yang getol menyuarakan perlawanan terhadap berbagai penyimpangan roda pemerintahan di Kabupaten Mimika kepada Fajar Papua Rabu (27/10) pagi mengemukakan, peristiwa ditolaknya APBD Perubahan 2020 oleh Pemprov Papua serta raihan penghargaan oleh Kemenkeu lantaran Mimika meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan realitas pemerintahan yang memalukan.
“Yang saya lihat Mimika yah rusak, banyak sandiwara yang dibuat, banyak kebohongan (diduga,red.) yang sengaja dipertontonkan ke publik,” ungkapnya.
Dikemukakan, realitas yang terjadi saat ini oknum pimpinan di Mimika sudah berstatus tersangka kasus UU ITE Video Mesum, asisten III sudah dipecat tapi masih memimpin rapat, serta ada pejabat penting yang sudah jadi calon tersangka.
Belum lagi DPRD Mimika dalam pengambilan keputusan yang selalu memihak legislatif tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat.
“Tidak ada yang bisa diharapkan. Mereka bisa bermain sampai pusat, warga hanya menyaksikan permainan mereka. Sehingga kami berterima kasih kepada Polda Papua yang tetap tegak berdiri, hanya Polda Papua yang bisa memberi harapan bagi warga Mimika bahwa semuanya akan berubah,” tukasnya.
Yosep mengemukakan, contoh kebijakan yang melukai hati rakyat seperti pembelian lahan untuk pendirian gedung pusat UMKM. Diduga kebijakan tersebut dibuat agar lahan di jalan Cenderawasih dan di Jalan Agimuga yang diduga milik pejabat penting Mimika laku terjual.
“Ini bentuk konspirasi yang luar biasa menyakitkan. Karena rakyat Mimika hidup susah akibat pandemi covid 19 tapi mereka masih juga menyusun program yang menguntungkan pihak tertentu. Mestinya mereka melihat mana program urgen untuk daerah,” tegasnya.
