Hati-hati, Gaji Staf Khusus Bupati Jadi Temuan BPK, Kemendagri Sudah Keluarkan Larangan

Jakarta, fajarpapua.com–  Kementerian Dalam Negeri RI sudah mengeluarkan larangan pengangkatan  staf khusus Bupati. Selain tidak  mempunyai dasar hukum, pengangkatan staf khusus juga menimbulkan  potensi korupsi bagi keuangan negara.

Hal ini dikatakan Sek­retaris Jenderal (Sekjen) Departemen Dalam Negeri Progo Nurdjaman di Kantor Depdagri sebagaimana dikutib Fajar Papua dalam laman Kemendagri, Kamis (25/12). Hal itu menyusul adanya keinginan pimpinan daerah untuk mengangkat staf khusus dalam men­jalankan tugas.

“Kepala daerah tidak bisa kerja seenaknya sendiri. Semua proses administrasi ada aturan, ada organisasi. Yang boleh angkat staf khusus hanya pejabat negara setingkat menteri,” katanya.

Menurut Progo, siapapun kepala daerahnya harus tetap menggunakan aparat birok­rasi yang ada dalam mem­berikan pelayanan kepada publik. PNS itu, katanya, bersifat netral dan harus memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. “Jangan pejabat publik merusak pola pembinaan karier pegawai dengan memanfaatkan untuk kepentingan politik,” katanya.

Ia mencurigai kalau ada kepala daerah yang tidak mau memanfaatkan birok­rasi. Jika ini yang terjadi, tambahnya, merupakan ben­tuk intervensi kepetingan politik terhadap birokrasi pemerintahan. “Itu nggak benar,”katanya.

Ia mengatakan pejabat publik atau pejabat politik boleh berganti, tapi aparat birokrasi harus tetap men­jalankan tugas tanpa melihat siapa kepala daerahnya. “Pejabat publik bisa angkat pegawai, tapi kalau tidak cocok apa bisa angkat sen­diri? Ada aturannya.Yang gaji birokrasi itu negara, bukan kepala daerah,” paparnya.

Dia menuturkan seka­rang ini banyak kepala dae­rah dengan latar belakang tidak mempunyai visi peme­rintah. Struktur organisasi kabupaten sudah jelas dan sudah baku, sehingga kepala daerah tinggal melaksanakan sistem yang sudah ada. Jadi, kemampuan kepala daerah butuh pengembangan. “Kalau birokrasi buruk, ada evaluasi kinerja. Dia bisa nilai kinerja bawahan. Ada Baperjakat. Kalau nggak mampu, ganti saja. Semua itu diatur dengan UU No 43 tahun 1999,” katanya. 

Sementara itu, pengangkatan staf khusus bupati bisa menjadi temuan BPK maupun KPK. Seperti halnya honorarium untuk empat staf khusus Bupati Serang, Tatu Chasanah, senilai Rp 387,5 juta menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).