Timika, fajarpapua.com – Sempat panas-panas diawal, bahkan penyidik Polda Papua menyatakan sudah mengamankan 51 dokumen dan sudah ada calon tersangka, namun hingga kini dugaan korupsi Sentra Pendidikan Mimika terkesan “tenang-tenang mendayung”.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs AM Kamal saat dikonfirmasi Fajar Papua, Senin (11/1), menyatakan pihaknya belum menindaklanjuti proses hukum kasus tersebut lantaran belum menerima hasil perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Belum,” demikian jawaban singkat Kamal menjawab pertanyaan Fajar Papua.
Makin tenggelamnya pengusutan kasus tersebut kian menambah daftar panjang kasus pidana di Mimika yang terkesan mengambang meskipun sudah ditetapkan tersangka maupun calon tersangka. Seperti kasus IT video mesum dan kasus dugaan korupsi Gereja Mile 32 yang ditangani KPK.
Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Papua AKBP Adi Tri Widianto didampingi Kabid Humas Kombes Ahmad Kamal di Jayapura, Senin mengatakan, hingga kini pihaknya
masih menunggu hasil audit dari BPKP guna memastikan berapa besar kerugian negara.
Diakui, karena masih menunggu laporan hasil audit BPKP menyebabkan saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.
Penyelidikan terhadap dugaan korupsi di lingkungan Disdik Mimika terjadi tahun 2019 terkait sentra pendidikan berpola asrama yang terdiri dari SD Negeri Sentra Pendidikan, SMP Negeri Sentra Pendidikan, dan SMP Negeri 5 Sentra Pendidikan.
Sekolah tersebut dikhususkan untuk putra-putri asli dari berbagai suku di Kabupaten Mimika diantaranya suku Amugme, Kamoro, Dani, Damal, dan Mee .
Dugaan korupsi dana penyelenggaraan Sentra Pendidikan Berpola Asrama SP5 Timika tahun anggaran 2019 senilai Rp14.183.983.592 untuk kegiatan atau belanja makan minum siswa, guru, pamong asrama dan karyawan.
Dana yang dialokasikan itu terealisasi sebesar Rp12.731.255.900, yang terbagi dua kontrak, yaitu kontrak nomor: 082/kontrak-JL/DP/2019 tanggal 26 November 2019 senilai Rp 8.056.673.900, dan kontrak nomor: 077/kontrak-JL/DP/2019 tanggal 2 September 2019 senilai Rp 4.674.582.000.
Kegiatan atau belanja untuk makan siswa-siswi-siswi, guru, pamong asrama dan karyawan sentra pendidikan berpola asrama Timika namun dalam pelaksanaannya diduga tidak sesuai ketentuan, sehingga ditemukan potensi kerugian keuangan negara senilai Rp 1 miliar, kata AKBP Tri Widianto.
