Timika, fajarpapua.com – Anggota Komisi C DPRD Mimika, Samuel bunai mengaku menyayangkan kebijakan Dinas Pendidikan yang menarik 13 orang guru PNS dari SD YPPK Waonaripi Tiga Raja tanpa mempertimbangkan kebutuhan sekolah apalagi dimasa pandemi covid 19 seperti saat ini.
“Kami sungguh menyesalkan hal ini. Kebijakan-kebijakan yang mereka ambil sudah mengorbankan bukan saja anak-anak Papua tapi berbagai suku yang berdomisili di Kabupaten Mimika. Saya lihat kebijakan yang diambil sudah sangat kelewatan, kami minta bupati evaluasi kepala Dinas Pendidikan,” ungkap Samuel saat ditemui Fajar Papua di ruang kerjanya, Rabu (20/1).
Menurut dia, Disbud Mimika sudah seharusnya menjalin kemitraan yang lebih baik dengan sekolah-sekolah di bawah naungan yayasan pendidikan swasta yang selama ini sangat berjasa membangun peradaban orang asli Papua.
Apalagi, sekolah negeri hanya berpusat di kota sedangkan pesisir, pedalaman dan pegunungan didominasi sekolah yayasan.
“Yayasan pendidikan swasta yang sangat berjasa membangun generasi Papua sejak era kolonial Belanda. Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik sudah ada sebelum pemerintahan terbentuk, termasuk SD YPPK Waonaripi Tiga Raja itu SD yang sudah tua di Mimika, ” tegas Samuel.
Karenanya, anggota dewan dari partai Perindo itu meminta pemerintah maupun instansi terkait jangan sewenang-wenang mengambil kebijakan tanpa memperhatikan efek yang ditimbulkan.
Ditegaskan, YPPK dan empat yayasan pendidikan swasta lainnya sudah diakui secara resmi dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang harus mendapat sokongan dan dukungan dari pemerintah daerah.
“Kami berharap pemerintah segera mengevaluasi Dinas Pendidikan terkait dengan persoalan ini. Jangan sampai kebijakan justru merugikan pemerintah sendiri terutama masyarakat,” paparnya.(din)
