Timika, fajarpapua.com - Tokoh masyarakat Amungme, Hans Magal SP mengkritik rencana Pemda Mimika yang menginisiasi pertemuan bersama para bupati Meepago membahas Provinsi Papua Tengah pada Kamis (4/1). Konsep pertemuan itu dinilai tidak masuk akal dan bisa jadi bahan tertawaan kabupaten lain.
Dalam rilis yang diterima Fajar Papua, Kamis, Hans yang juga Direktur Yayasan Kemanusiaan Anti Kekerasan (Yamak) itu membeberkan beberapa kejanggalan yang menurutnya pertemuan hari ini tidak masuk akal dan terkesan sikap Pemda Mimika plin-plan.
Pertama, jika pertemuan itu melibatkan para bupati di wilayah Meepago semestinya yang mengeluarkan surat undangan adalah bupati Nabire.
"Seharusnya sesuai aturan organisasi yaitu oleh bupati Nabire selaku ketua asosiasi bupati Meepago," ujarnya.
Kedua, pada pertemuan beberapa waktu lalu di Hotel 66 Timika yang dipimpin Bupati Mimika telah memutuskan Amungme dan Kamoro keluar dari Meepago dan masuk Bomberay. Keputusan ini dinilai kontradiksi dan justru mempersulit komunikasi antar para bupati di wilayah Meepago.
"Jika pertemuan tidak dihadiri oleh para bupati Meepago maka itu pertanda bahwa mereka anggap Mimika bukan bagian dari Meepago sehingga mereka tidak hadir," katanya.
Keempat, jika pertemuan tidak dihadiri oleh para bupati Meepago maka pertanda buruk bagi Mimika atas keputusan pindah wilayah adat maka sangat disesalkan merugikan kepentingan masyarakat dan masa depan generasi Amungme dan Kamoro.
"Pemda Mimika harus melobi kembali para bupati Meepago agar Timika tetap menjadi ibukota propinsi Papua Tengah," tukasnya.
Kelima, menurut Hans Magal, jika bicara wilayah adat maka tempat hidup suku Amungme adalah Amungsa mulai dari Yigimugi sampai Yelama Tagal. Sementara wilayah hidup suku Kamoro adalah dari Nakai sampai Potowayburu.
"Kalau batasan adat sangat jelas sehingga jangan orang mengarang batas wilayah adat. Harus tahu pula apa syarat berdirinya daerah otonom baru, jika tidak Mimika akan tinggal di landasan sementara kabupaten lain di wilayah Meepago yang memenuhi syarat untuk menjadi satu propinsi. Saya harap Bupati Mimika jangan anggap masalah ini sepele, ingat ada orang lain yang lebih cerdas dari kita dan mereka mampu menyalip kita demi kepentingan politik," ungkap Hans.
Menyangkut masalah tersebut, dia berharap semua orang yang mengaku tokoh tidak berkomentar asal-asalan yang berbuntut perjuangan para pahlawan propinsi Papua Tengah di Timika tidak dihargai.(tim)