Lewati ke konten utama
Breaking
Fajar Papua

Serahkan Pernyataan Penolakan Oknum Calon Sekda Mimika, Tokoh: Kita Tidak Butuh Sosok yang Ambisius dan Sarat Kepentingan

858c88df-c426-4bcb-b941-70e12e40a223
858c88df-c426-4bcb-b941-70e12e40a223Foto / MIMIKA
Redaksi2 menit baca0 kali dibaca

Timika, fajarpapua.com - Sejumlah tokoh masyarakat lintas suku di Kabupaten Mimika pada Sabtu (6/2) mendatangi Hotel Horizon menyerahkan surat pernyataan penolakan terhadap salah satu nama calon yang muncul dalam bursa pencalonan Sekda Mimika.

Menurut mereka, selain sosok tersebut tidak memenuhi syarat administrasi, kebijakan yang bersangkutan juga membuat hubungan bupati dan wakil bupati Mimika tidak harmonis serta kebijakannya selalu menyakiti hati masyarakat.

Perwakilan Forum Nusantara II, Antonius Kemong kepada Fajar Papua, Sabtu (6/2) menegaskan, tujuan pihaknya menolak pencalonan salah satu oknum calon Sekda hanya demi menciptakan situasi birokrasi pemerintahan yang sehat dan harmonis.

"Kita butuh figur yang komunikatif, rendah hati dan mampu menjaga hubungan pak Bupati dan pak Wakil Bupati tetap harmonis," ungkap Anton usai penyerahan pernyataan sikap kepada pansel di Hotel Horizon.

Selain itu, kata dia, penolakan tersebut murni untuk mendukung kelancaran pembangunan di Mimika.

"Selama beberapa waktu ini, karena ulah oknum tertentu, hubungan jadi tidak harmonis. Kita butuh sosok Sekda yang bisa menjaga ritme pemerintahan berjalan seirama, tidak ambisius," paparnya.

Dikatakan Forum Nusantara II sebagai repsentatif kalangan akar rumput akan menggalang massa besar-besaran jika Pansel belum mencoret oknum tersebut.

"Keputusannya hanya menimbulkan kegaduhan. Contoh insentif ribuan guru honor tidak dibayar, penarikan guru PNS dari sekolah-sekolah yayasan supaya orang tua murid dibebani biaya sekolah mahal, ujian kompetensi honor supaya honorer yang sudah lama diganti yang baru. Intinya keputusannya sudah banyak melukai hati publik Mimika. Kami akan tolak mati-matian, cari yang lain, banyak orang pintar di Timika," tegasnya.

Anton juga mempertanyakan ada apa dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mimika yang meloloskan yang bersangkutan.

"Dari sisi administrasi yang bersangkutan sudah jelas-jelas tidak bisa masuk. Baru sekali menduduki jabatan Eselon II, belum ikut PIM 4 dan 3, lalu kenapa diloloskan? Ini ada apa?" tegasnya.

Mereka meminta Pansel segera mendiskualifikasi yang bersangkutan demi keharmonisan seluruh rakyat Mimika.

"Seorang pemimpin apalagi seorang Sekda harus punya jiwa leadership, mampu merangkul semua kalangan tanpa membedakan suku tertentu, mampu menebar rasa cinta kepada semua orang bukan hatinya penuh dendam dan benci. Tolong dipikirkan ini sebelum nasi menjadi bubur," ingatnya.(tim)