"Otsus jilid dua atau lanjutannya merupakan tuntutan OAP demi meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan di Papua, sehingga diharapkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar profesional dan transparan dalam mengelola penggunaan dana otsus serta tidak melakukan KKN dalam penentuan sasaran penerima dana, gunakan dana sebaik-baiknya untuk pendidikan anak-anak Papua asli," ujarnya.
Dia menambahkan, masyarakatnya juga mendorong pemerintah untuk segera mengaudit program otsus, agar masyarakat merasa lega dan mengetahui bersama sasaran yang tepat, tidak hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu.
Penyampaian aspirasi terkait otsus dari 13 suku tersebut dihadiri Ketua RKPT Kabupaten Keerom Simon Kossay, Kepala Suku Mee Piet Giay, Kepala Suku Mamteng Pius Wanimbo, Kepala Suku Yahukimo Markus Asso, Sekretaris 2 Wim Mabel, Kepala Suku Wokwana Thomas Wenda, Kepala Suku Dogiay Angel Makai, Kepala Suku Yalimo Tinus Balongga, Kepala Suku Puncak Benyamin Kogoya, Kepala Suku Tolikara Palike Enembe, Wakil Ketua RKPT Kabupaten Keerom Riantus Wenda, Wakil Kepala Suku Tolikara Markus Enembe, dan Sekretaris RKPT Kabupaten Keerom Vincent Himan. (ant)
