Anggota Komisi IV DPR-RI Terus Bersinergi dengan Mitra Kerja di Kabupaten Merauke

by -
IMG 20210330 WA0027
Rapat Komisi IV DPR RI dengan Mitra Kerja

“Demi memperjuangkan kepentingan rakyat”

Sulaeman Hamzah


Merauke, fajarpapua.com – Anggota Komis IV DPR RI, H. Sulaeman L. Hamzah terus membangun sinergitas dengan seluruh mitra kerjanya di Kabupaten Merauke dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah ini yang menjadi lumbung pangan nasional.
Dalam rapat dengar pendapat yang dilaksanakan di Lantai 1 Swiss-belHotel Merauke, Senin (29/3), anggota Komisi IV DPR -RI menyerap semua aspirasi dan masukan dari Mitra Kerja terkait.
Sesuai dengan ruang lingkup tugas kerja Komisi IV DPR RI memiliki Mitra Kerja sebagai berikut; Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perum Bulog, Perusahaan pupuk dan sebagainya. Beragam permasalahan pembangunan di Kabupaten Merauke yang harus dicarikan solusi dalam pembahasan rapat tersebut.
Anggota Komis IV DPR RI, H. Sulaeman L. Hamzah mengatakan, dari seluruh mitra yang ada masing-masing tentu punya permasalahan. Masalah-masalah tersebut, setelah pembahasan rapat memang disimpulkan beberapa hal yang harus lebih banyak disosialisasikan ke lapangan. Karena komunikasi antara dinas dinas terkait, itu hampir tidak jalan.
“Semangatnya sebetulnya, kita mau supaya komunikasi antara dinas ini berjalan, sehingga informasi itu merata. Satu kementerian tetapi dinasnya berbeda, tanggung jawabnya pun berbeda. Sekalipun berbeda tanggung jawab, tetapi mereka harus saling berkoordinasi. Misalnya, di Kementerian Pertanian di sana ada, dinas pertanian, peternakan, perkebunan hortikultura, ketahanan pangan dan sebagainya.
“Kalau mereka saling koordinasi ya, selesai. Jadi tugas saya akan lebih ringan memberi masukan ke pusat ketika kunjungan ke daerah seperti ini. Itulah sebabnya, terkait Bulog, pupuk, itu kan masih satu kementerian, yakni Kementerian Pertanian,” ujar Sulaeman Hamzah saat diwawancarai media ini.
Beragam permasalahan disampaikan dalam rapat, pertama, masalah pupuk. Menurut Sulaeman, masalah pupuk bisa disimpulkan bahwa penyebabnya adalah terputusnya sosialisasi yang langsung kepada masyarakat dari pihak produsen mempercayakan kepada distributor, dari distributor kepada pengecer juga tidak sempurna. Apalagi dari pengecer ke petani. Sehingga karena ada kejanggalan-kejanggalan yang dihadapi, oleh masyarakat konsumen menganggap bahwa itu ada ‘permainan’.
“Padahal sebetulnya, ada kebijakan pusat yang memformulasikan jenis pupuk itu, sehingga jumlahnya dari tadi harusnya seratus kilogram, itu bisa turun jadi 50 kilogram saja, Formulanya sama, tentu cara penggunaannya berbeda. Itu yang tidak dijelaskan betul kepada petani, sehingga mereka bertanya tanya, dan dianggap ada permainan. Itu yang pertama,” ungkapnya.
Permasalahan berikutnya, lanjut Sulaeman, persoalan yang dialami petani pada saat tanam, yakni soal bibit. Karena bibit bantuan dari pemerintah ternyata bibit itu tidak tumbuh. Hal itu ditemukan di saat kunjungan reses pada waktu lalu.
”Memang belum ada jawaban yang sempurna. Tapi karena masalah ini saya anggap masalah serius dan merugikan petani maka saya harus berbicara ulang lagi supaya dapat perhatian.
“Kalau sumber dananya APBN, itu juga akan kita telusuri. Karena ini merugikan petani. Pada musim tanam bersama, ia tidak bisa tanam karena bibitnya tidak tumbuh,” ucap Sulaeman.
Selanjutnya masalah peternakan, menurutnya, potensi lahan gembala di Kabupaten Merauke sangat besar. Misalnya, di wilayah Distrik Jagebob sangat cocok untuk diterapkan menjadi lahan penggembalaan ternak. Daerah tersebut memiliki lahan yang besar dan potensi pakan ternak juga sangat memadai
“Wilayah Jagebob itu kan, tanam singkong jadi, jagung jadi, sumber air cukup, rumput cukup dan limbah pertanian juga bisa dijadikan pakan ternak. Saya pada periode lalu sudah sepakat dengan para pihak untuk membangun peternakan modern di sini. Manfaatnya bahwa kita mau mensuplai ternak tidak hanya untuk di Papua tetapi di wilayah Indonesia bagian barat.
“Berikutnya, soal ketahanan pangan kita. Saya kira pola pertanian sekarang, seperti yang saya bilang tadi belum ada komunikasi antar dinas dinas di satu kementerian. Kalau komunikasi terputus, pasti akan gagal. Untuk itu kita coba memperbaiki cara itu. Apa saja kebutuhan daerah, yang penting pemerintah kabupaten setuju, dinasnya juga mengusulkan, dalam pengawalan selanjutnya saya mampu untuk meyakinkan pemerintah pusat. Karena kita didukung oleh Inpres nomor 9 tahun 2020, yang mengharuskan semua kementerian dan kelembagaan mengalokasikan anggaran untuk membiayai perencanaan-perencanaan terkait dengan percepatan pembangunan ekonomi di Papua. Dan masih banyak persoalan lain yang disampaikan pada rapat,” pungkasnya.
Direktur Eksekutif Rumah Aspirasi H. Sulaeman Hamzah, Fauzun Nihayah menyebutkan kesepakatan yang dicapai dalam rapat adalah bahwa sinergitas antara mitra terkait dengan Komisi IV perlu diperkuat kembali dalam rangka memperjuangkan seluruh aspirasi yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Kita tadi berdiskusi dengan mitra terkait kendala apa yang dihadapi. Sekiranya kami bisa bantu perjuangkan, ya, kami perjuangkan. Memang ada beberapa program pusat yang harus kami kerjasamakan dengan beberapa dinas. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kami punya program seperti asuransi nelayan, alat tangkap ikan untuk nelayan, program peternakan, pertanian dan sebagainya. Bagaimana kita bersinergi dengan dinas-dinas terkait. Intinya bagaimana kita bersinergi,” beber Fauzun kepada fajarpapua.com usai kegiatan.