Larangan Mudik, Banyak Warga Timika Terlanjur Beli Tiket, Kepala UPBU : Baru Citilink Ajukan Surat Pembatalan

by -
Kepala UPBU Timika, Soekarjo
Kepala UPBU Timika, Soekarjo

Timika, fajarpapua.com – Kebijakan larangan mudik dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua menyisahkan persoalan tersendiri bagi calon penumpang bagi maskapai penerbangan.

Salah seorang penumpang tujuan wilayah Barat Indonesia mengaku sudah mengeluarkan uang seratusan juta untuk membeli tiket seluruh anggota keluarganya.

“Kami beli sudah lama, sebelum pengumuman kebijakan ini. Kalau saya mau batalkan berarti rugi, dipotong Rp 30 juta,” ungkap penumpang tersebut.

Dia meminta kebijakan khusus bagi penumpang yang sudah membeli tiket berupa refound dana 100 persen.

Di sisi lain, pemerintah sudah resmi melarang masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran 2021 yang terhitung sejak tanggal 6-17 Mei 2021.

Meskipun sudah dipahami, namun banyak masyarakat yang menyangka dengan adanya larangan mudik maka semua transportasi khususnya udara ditutup/tidak beroperasi.

Terkait hal itu, Kepala UPBU Timika, Soekarjo mengatakan Unit Pelayanan Bandar Udara (UPBU) Moses Kilangin Timika tetap melakukan pelayanan penerbangan hanya saja dibatasi.

BACA JUGA:  SISI LEGITIMASI KEBIJAKAN LARANGAN MUDIK

“Memang ada larangan mudik, tapi tidak karena larangan itu bandara ditutup, tidak ada namanya bandara ditutup. Kalau ada pesawat terbang ataupun mendarat tetap kami terima,” ucapnya.

Kendati demikian, Kebijakan tersebut diberlakukan untuk semua transportasi di udara, laut maupun darat. Sedangkan teknis maupun juknisnya belum dia terima, hal inilah yang membuat UPBU Timika tidak bisa langsung menyikapinya.

“Sehingga semua penerbangan tergantung dari operatornya masing-masing, apabila penerbangan tersebut diizinkan pastinya akan tetap dilayani,” bebernya.

Soekarjo mengatakan dirinya mendapat informasi penerbangan citilink sudah membuat surat pemberitahuan pembatalan penerbangan sejak tanggal 6-17 Mei, sehingga menunggu juga surat pemberitahuan dari operator penerbangan lainnya.

“Kami tetap tunduk dengan peraturan itu, tetap patuh, hanya saja petunjuk teknis lebih lanjut kami belum tahu. Sebagai bawahan menteri saya manut dengan keputusan atasan, tergantung dari operatornya seperti apa,” pungkasnya.