Jakarta, fajarpapua.com – Penolakan pelaksanaan PON Papua oleh walikota Jayapura dan Bupati Mimika mendapat respon pemerintah pusat.
Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, permintaan tambahan anggaran yang diusulkan oleh Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) Papua bukan menjadi alasan munculnya penolakan terhadap pesta olahraga multiajang tersebut.
Seusai rapat koordinasi dengan Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman di Jakarta, Selasa (8/6), Zainudin mengatakan akar permasalahannya adalah belum adanya kejelasan terkait pencairan dana APBD kepada empat wilayah tuan rumah penyelenggara ajang empat tahunan itu.
“Sebenarnya (usulan) tambahan anggaran bukan pemicu masalah antara PB PON dan Sub PB PON. Masalah utamanya adalah yang dianggarakan dalam APBD (Provinsi Papua) sudah ada pencairan, tetapi ke sub-sub ini belum (turun),” kata Zainudin dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Selasa.
Sebaliknya, PB PON Papua telah mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp1,6 triliun kepada pemerintah pusat melalui Kemenpora untuk pelaksanaan PON Papua, yang akan digelar pada 2-15 Oktober mendatang.
Menurut Ketua Harian PB PON Yunus Wonda, pada Maret lalu, PB PON saat ini tak lagi mendapat dukungan anggaran dari APBD Provinsi Papua, setelah dana Rp2 triliun yang dialokasikan sebelumnya sudah digunakan untuk pembangunan venue pertandingan.
