Timika, fajarpapua.com – Dana Alokasi Umum (DAU) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima Pemerintah Kabupaten Mimika hilang atau ditangguhkan sebesar Rp 7 miliar setiap bulannya oleh pemerintah pusat.
Hal ini terjadi karena penetapan anggaran pendidikan dan kesehatan dalam dokumen APBD tidak sesuai dengan ketentuan nasional.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika, Drs. Dwi Cholifah, MSi kepada fajarpapua.com di ruang kerja, Rabu (25/8) mengatakan sesuai aturan nasional anggaran pendidikan ditetapkan sebesar 20 persen.
Sementara anggaran untuk kesehatan lanjutnya, secara nasional ditetapkan sebesar 18 persen dari nilai APBD masing-masing daerah.
“Angka itu harus tertera dalam dokumen APBD tiap tahunnya. Jika tidak, DAU yang diterima Kabupaten Mimika akan ditangguhkan pemerintah pusat,” ujarnya.
Angkanyapun lanjut Dwi tidak main-main yaitu sebesar Rp 7 miliar setiap bulannya atau sekitar Rp 84 miliar pertahun.
“Kalikan saja berapa besar DAU yang ditahan atau ditangguhkan setiap tahunnya jika angkanya mencapai 7 miliar tiap bulan,” ujar Dwi
Dwi mengingatkan, setiap tahun pemerintah pusat pasti membaca anggaran pendidikan dan kesehatan dari setiap wilayah.
“Kalau tidak mencapai sesuai ketentuan nasional, DAU kita pasti ditangguhkan. Terkait ini, kita harus perbaiki pola penganggaran kita ini,” kata Dwi.
Dwi mengaku dengan penangguhan anggaran tersebut akan mengganggu kebijakan daerah terhadap program-program daerah terutama yang bersumber dari DAU.
Apalagi lanjutnya, sejak pandemi Covid-19 anggaran pendidikan banyak yang bergeser untuk membiayai bidang kesehatan.
“Apalagi selama pandemi, banyak anggaran yang direfocusing dan dikonsentrasikan untuk penanganan Covid-19 termasuk anggaran pendidikan,” jelasnya
Namun demikian, Pemda Mimika melalui Kepala Badan Keuangan Daerah, Marten Malisa jelas Dwi, sudah mengirim surat ke pemerintah pusat untuk menjelaskan hal itu.
“Kita berharap, mudah-mudahan pemerintah pusat cepat merespon dan segera mengembalikan DAU Kabupaten Mimika yang mereka pending,” harapnya.
Dwi menegaskan, akibat pandemi ini pola penanganan dan anggaran diseluruh wilayah atau daerah pasti juga difokuskan pada masalah kesehatan ini.
Sehingga diharapkan hal itu dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk segera mengembalikan DAU Kabupaten Mimika.
“Akibat DAU dipending sangat berpengaruh terhadap dokumen APBD yang sedang berjalan. Dengan kebijakan pemerintah pusat ini maka kami di daerah juga akan menunda sejumlah program pada tahun ini,” tutupnya.(mar)
