BERITA UTAMAMIMIKA

Diduga, Ada Oknum Pegawai Distrik dan Keuangan Pemda Mimika Sengaja Persulit Pencairan Dana Bantuan

cropped cnthijau.png
4
×

Diduga, Ada Oknum Pegawai Distrik dan Keuangan Pemda Mimika Sengaja Persulit Pencairan Dana Bantuan

Share this article
Peresmian BLK Nawaripi.
Peresmian BLK Nawaripi.

Timika, fajarpapua.com – Kepala Kampung Nawaripi, Norbertus Ditubun menuding ada oknum pegawai di distrik Wania dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika sengaja mempersulit pencairan dana bantuan BLK Nawaripi. Tidak hanya itu, oknum tersebut juga mengalihkan bantuan BLK Nawaripi untuk program lain yang tidak jelas.

ads

“Kami mau sampaikan bahwa proses pencairan dana sangat sulit mulai dari distrik hingga ke keuangan. Menurut mereka program BLK akan diganti dengan program lain yang tidak jelas arahnya. Kami minta pak Bupati dan pak Wakil Bupati dapat memperhatikan para pegawai seperti ini. Program ini didukung penuh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Kadistrik Wania. Tapi kenapa pegawainya justru mempersulit pencairan dana yang mana prosesnya sudah melalui prosedur formal,” ujar Norbertus kepada wartawan di Nawaripi, akhir pekan kemarin.

Dia mengatakan, hal tersebut bukan hanya menjadi perhatian Wakil Bupati, tapi Kadistrik Wania diharapkan dapat memberi peringatan kepada oknum pegawai bersangkutan.

BLK, jelas dia, bukan hasil usulan kepala kampung atau aparat kampung namun merupakan hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenmbang) kampung.

“Program ini tidak lahir dari pikiran kami, melainkan usulan warga dan RT-RT dalam musrembang kampung,” tuturnya.

Selain BLK, kampung Nawaripi telah membentuk BUMDes yang akan mengelolaan fasilitas air bersih, perikanan darat dan beberapa unit usaha lainnya.

“BUMDes akan dibiayai oleh Dana Desa sehingga petugas pengelola dapat menggali potensi dengan mencari keuntungan sebesar-besarnya buat kemajuan Kampung Nawaripi,” paparnya.

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob meminta Kadistrik Wania dan Kepala BPKAD dapat membina oknum pegawai yang sengaja mempersulit pencairan anggaran untuk membiayai program yang sudah ditetapkan melalui musyawarah bersama masyarakat.

“Pencairan anggaran jika sudah disetujui pimpinan bawahan tidak boleh persulit. Kadistrik Wania, Ibu Sekretaris dan Kepala BPKAD harus kasih teguran pada bawahan yang seolah-olah dia berganti peran jadi perencana,” harap Wabup JR. (mar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *