BERITA UTAMAPAPUA

10 Kabupaten di Papua Sudah Lengkap, Bupati Minta 1.000 Honorer dan K2 yang Diajukan ke BKN Segera Diproses

cropped 895e2990 d422 4061 9705 e533253f1607.jpg
19
×

10 Kabupaten di Papua Sudah Lengkap, Bupati Minta 1.000 Honorer dan K2 yang Diajukan ke BKN Segera Diproses

Share this article
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw saat melakukan pertemuan bersama Kepala Regional BKN Provinsi Papuan
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw saat melakukan pertemuan bersama Kepala Regional BKN Provinsi Papua

Jayapura, fajarpapua.com – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw melakukan pertemuan bersama Kepala Regional BKN Provinsi Papua membahas proses tenaga K2 dan honorer yang tidak lulus dalam CPNS formasi 2018 di lingkup Pemkab Jayapura.

ads

Pada pertemuan itu Bupati Mathius meminta pihak BKN Provinsi Papua segera memproses data-data tenaga K2 maupun tenaga honorer yang sudah masuk dalam data BKN Regional Provinsi Papua.

“Saya sarankan, 1.000 tenaga honorer dan K2 yang sudah diajukan dari Pemda Jayapura harus bisa diproses cepat. Jadi tidak perlu tunggu yang lain. Kalau mereka sudah memenuhi syarat, ya tolong segera diselesaikan semua agar mereka maju dan berkembang,” ucap Mathius Awoitauw saat menerima kunjungan kerja Kepala Regional BKN Papua, Sabar P. Sormin, diruang VIP Kantor Bupati Jayapura Senin (21/3/2022).

Bupati Mathius menghimbau kepada BKD Kabupaten Jayapura untuk segera membentuk tim khusus guna mempercepat proses validasi dan verifikasi data tenaga kontrak dan honorer yang ada saat ini belum selesai dilakukan.

“Kalau bisa buat tim yang kuat supaya jangan ada lagi hambatan. Bantu honorer itu kalau ada kekurangan berkas, jangan suruh mereka yang disuruh bolak balik lengkapi lagi, kan tugas kita,” jelasnya.

Ditempat yang sama Kepala Regional BKN Papua, Sabar P. Sormin menjelaskan, dari laporan yang telah mereka terima dari BKD Kabupaten Jayapura, jumlah honorer dan K2 yang sudah diverifikasi dari Kabupaten Jayapura saat ini ada 600 orang dari kuota 1000 yang tersedia.

“Memang Bupati meminta sebelum tanggal 5 April minimal 80 persen data yang ada itu sudah selesai divalidasi semua,” kata Sormin.

Ia mengaku, saat ini, ada 10 kabupaten di Papua yang sudah merampungkan data-data honorer dan K2. Bahkan, data-data itu sudah divalidasi dan diverifikasi untuk diteruskan Kemenpan RB RI agar bisa ditetapkan, tanpa menunggu kabupaten lain.

Sormin menambahkan, kelengkapan data yang harus dipenuhi oleh tenaga kontrak dan honorer dari setiap kabupaten adalah dokumen yang berkaitan dengan data kontrak atau honorernya selama bekerja disetiap OPD.(hsb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *