Timika, fajarpapua.com - Sejumlah tokoh masyarakat Mimika menyampaikan apresiasi atas kegiatan sosialisasi tentang perubahan Undang Undag Otsus dan rencana Pemekaran DOB di Papua serta mengaku dan mendukung dengan rencana pemekaran namun harus ada regulasi atau aturan yang harus memproteksi atau keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP).
“Saya atas nama tokoh masyarakat Mimika Wee menyampaikan terima kasih kepada PDI Perjuangan atas kegiatan sosialisasi soal pemekaran DOB. Kalau disampaikan secara baik kepada kami selaku tokoh masyarakat, maka kami akan bantu untuk sosialisasi kepada masyarakat kecil agar paham dan mengerti,” kata Dominikus Mitoro dihadapan anggota DPR RI, Komarudin Watubun saat acara tanya jawab di Hotel Grand Tembaga, Jumat (13/5) malam.
Tokoh Kamoro lainnya, Leonardus Tumuka mengatakan terjadinya penolakan dengan rencana pemekaran daerah otonomi baru karena informasi yang diserap warga kurang pas dan minimnya sosialisasi sehingga warga juga memahami tidak sepenuhnya.
“Sosialisasi sangat kurang sehingga masyarakat kecil memahami setengah setengah dan bahkan membabi buta dan bahkan penolakan bisa menimbulkan korban. Sehingga dengan adanya sosialisasi yang dilakukan anggota DPR RI seperti saat ini bisa memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat. Dan diharapkan dalam pemekaran DOB ini dapat memberikan kesempatan seluas luasnya kepada OAP untuk menjadi tuan dinegerinya sendiri,” tegas Leo Tumuka.(ana)
