Kaimana,fajarpapua.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan pemerintah daerah harus menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Hal itu menurutnya, akan bisa dilakukan jika kualitas layanan administrasi kependudukan (Adminduk) terutama ketersediaan data terutama terkait sumber daya harus benar.
“Data apa saja, semua data harus benar, ya data keuangan, data aset, data sumber daya alam. Dan yang sangat penting, data yang terkait subjek pembangunan, yakni data penduduk,” tutur Zudan pada pengarahan umum Rapat Koordinasi Teknis Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kaimana, Papua Barat.
Zudan menuturkan, meski Papua Barat hanya berpenduduk 1,1 juta jiwa, semangat membangun tata kelola pemerintahan harus sama dengan Provinsi Jawa Barat yang berpenduduk 45 juta jiwa.
“Tugas di pundak kita sama melayani masyarakat yang tolak ukurnya membuat masyarakat tersenyum bahagia,” katanya.
Sebagai showroom layanan publik di Papua Barat, sumber daya manusia Dinas Dukcapil disemua tingkatan pemerintahan harus ramah dan smart.
Smart disini lanjutnya bukan hanya cerdas, tetapi mampu menjawab pertanyaan masyarakat dan memberikan solusi yang baik.
“Sebab Dukcapil itu tolak ukurnya ada dua, yakni kinerja dan kualitas layanan. Setiap capaian kinerja Dukcapil targetnya terukur. Oleh karena itu, jaga kinerja. Dukcapil Papua Barat harus kejar. Semuanya perlu pola koordinasi dan sinergi dengan OPD lain,” tukas Zudan.
Misalnya, untuk cakupan perekaman KTP-el, Dinas Dukcapil kabupaten/kota di Papua Barat harus banyak melakukan pelayanan jemput bola.
“Sisir semua siswa SMA kelas 3, datangi kampus-kampus, pesantren. Saat car free day buat layanan rekam cetak KTP di sana. Kejar cakupan perekaman 99,3 persen,” jelas Zudan memberi contoh solusi konkret.
Begitu juga dengan target kepemilikan akta kelahiran 97 persen dan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 40 persen juga harus dipacu.
“Papua Barat baru 23 persen capaian KIA-nya. Harus dikejar, kerja sama dengan Dinas Pendidikan. Cetak semua KIA dari data Dapodik,” kata Zudan.
Zudan mendorong Dinas Dukcapil kabupaten/kota di Papua Barat agar mendatangi semua lokasi SD, SMP, SMA.
“Cetakkan semua siswa yang belum punya akta lahir,” tandas Zudan. (hsb)
