Timika, fajarpapua.com – Sekretaris Komisi C DPRD Mimika, Saleh Alhamid mempertanyakan alasan Wakil Bupati Mimika tidak dilibatkan dalam penerimaan honorer K2 Formasi 600 di lingkup Pemda Mimika.
Pasalnya, orang nomor dua di Kabupaten Mimika dinilai sangat paham aturan dan dapat me-manage seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Mimika.
“Salah satu orang yang saya salahkan adalah Wakil Bupati Mimika. Wakil Bupati harusnya dipercayakan me-manage seluruh ASN di Kabupaten Mimika. Wakil Bupati bertugas mengontrol, lalu melaporkan kepada bupati. Ini negara punya aturan, saya lihat Kabupaten Mimika ini sudah stadium IV soal pengangkatan, penempatan honorer maupun ASN itu sendiri yang jabatannya tidak sesuai dengan pangkat,” ujar Saleh, Selasa (28/6) di kantor DPRD Mimika.
Selain itu, dalam kondisi Mimika carut marut seperti saat ini seharusnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara maupun KASN segera membentuk tim datang ke Timika bertemu dengan seluruh pegawai maupun honorer untuk menanyakan berbagai persoalan yang terjadi selama ini.
“Di sini sudah amburadul, seenaknya saja menghilangkan nama honorer yang mengabdi hampir 10 tahun tapi belum diusulkan,” ungkapnya.
Saleh juga meminta MenPAN datang ke Timika membenahi berbagai penyimpangan dalam rekruitmen ASN demi menghilangkan praktek honorer siluman.
“Terlepas dari OAP, ada orang yang tidak pernah bertugas maupun jadi honor, tapi dia bisa diusulkan, itu yang tidak masuk akal. Tapi kenyataannya ada, ini melanggar regulasi atau aturan perundang-undangan di republik ini,” tegasnya.
Menurut dia, honorer adalah calon Aparatur Negara. Sehingga apabila ASN dilahirkan dari aksi tipu-tipu maka hasilnya akan terbentuk ASN bermental penipu.
“Pemerintahan harus jalan sesuai rel. Di sini ada manipulasi administrasi, ada maladministrasi, penipuan berskala besar dengan dugaan kuat memalsukan tanda tangan bupati. Dan bupati tidak tahu itu,” paparnya.
Kembali Saleh meminta Wakil Bupati Mimika mengambilalih peran dalam memanage pemerintahan.
“Bapak yang harus lebih bertanggung jawab kepada seluruh ASN disini, untuk mengontrol hal-hal seperti yang saat ini terjadi. Praktek-praktek OPD kirim nama-nama honorer siluman langsung ditindak. Kasihan bupati kita tidak tahu menahu soal ini seolah-olah ini sudah sesuai aturan, karena tidak ada filter. Mekanismenya harus lewat sekretaris daerah, lalu dia kasih ke wakil bupati, wakil bupati cek kalau sudah benar baru diteruskan ke meja bupati,” jelasnya. (feb)
