Timika, fajarpapua.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Satgas Direktorat Wilayah V Koordinasi dan Supervisi KPK pada Kamis (4/8) melakukan monitoring dan evaluasi pemberantasan korupsi di Kabupaten Mimika.
Kegiatan yang akan digelar hingga 5 Agustus 2022 di Hotel Grand Mozza, secara rutin digelar sejak tahun 2018 dalam rangka upaya pencegahan korupsi.
KPK dalam hal ini melakukan pendampingan terkait dengan perencanaan penganggaran pengadaan barang jasa, perizinan, penguatan APIP manajemen ASN, pengelolaan pendapatan dan manajemen.
Sebelumnya pada Bulan Februari 2022 lalu, Satgas Direktorat Wilayah V Koordinasi dan Supervisi KPK juga telah melakukan monitoring dan sosialisasi.
Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Politik dan Hukum, Septinus Timang saat membuka kegiatan tersebut mengatakan pelaksanaan rapat koordinasi tersebut dapat memperkuat dan mempercepat implementasi program pencegahan Korupsi secara terstruktur, terpola dan terencana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif, dan terpercaya.
“Pemerintah Kabupaten Mimika sejak awal sangat respon dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan rencana aksi pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah kebijakan yang telah digulirkan dan dilaksanakan, antara lain melalui pembentukan unit pengendalian gratifikasi, unit pengelolaan LHKPN dan peningkatan kapabilitas APIP.
Sistem perizinan lanjutnya juga sedang diusahakan melalui online single submission (OSS) begitu pula dengan monitoring center for prevention (MCP), sebagai alat dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi atas progres rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.
“Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya agar pencapaian target MCP setiap tahun semakin baik,” katanya.
“Dengan melaksanakan rencana aksi program pemberantasan korupsi secara terintegrasi konsisten dan terencana melalui MCP akan memberikan dampak pada semakin tertibnya tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga anggaran yang tersedia benar-benar sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Mimika,” lanjutnya.
Pemda Kabupaten Mimika berterima kasih kepada tim koordinasi dan supervisi KPK untuk terus mendampingi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui MCP dan menjadikan Kabupaten Mimika wilayah yang tertib dan transparan serta akuntabel. (feb)
