Timika, fajarpapua.com– Dari kegiatan pengawasan oleh Komisi A DPRD kabupaten Mimika dengan melakukan kunjungan kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) kabupaten Mimika pada Jumat (5/8/2022) diketahui bahwa serapan atau realisasi kegiatan dan program yang ada pada APBD kabupaten Mimika tahun 2022 baru mencapai 16 persen.
Hal tersebut terungkap setelah rombongan anggota Komisi A DPRD Mimika yang diketuai oleh Daud Bunga,SH, Wakil Ketua Nathaniel Murip,SH, Sekretaris Komisi Reddy Wijaya, Yan Sampe, SE dan Marthinus Walilo melakukan pertemuan dengan Sekretaris DPMK Mimika, Mike Sapan Pabalik,SE bersama sejumlah Kabag dan Kepala Seksi.
Dari Komisi A yang meminta penjelasan terkait sejauh mana perkembangan program dan kegiatan yang melekat pada DPMK Mimika dan kendala apa yang dihadapi serta berbagai permasalahan rencana pemekaran kampung dan pengawasan pengelolaan dana desa.
Kepala Seksi Pemerintahan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Ibu Titin mengatakan bahwa sesuai data yang ada hingga saat ini jumlah kampung sebanyak 133 dan 19 kelurahan serta 18 distrik, sementara usulan pemekaran sesuai proposal yang masuk ke DPMK berjumlah 314.
“Terkait adanya usulan pemekaran kampung, staff dari DPMK sedang melakukan monitoring, laporan serta evaluasi guna memastikan mana kampung yang layak dan tidak untuk diusulkan pemekaran,”jelas Ibu Titin.
Kasubag Program dan Anggaran Ibu Warda Hulukati, SE mengatakan bahwa pada DPMK pada tahun anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 65.236.305.200 yang terdiri dari empat program dan Sembilan kegiatan.
“Seluruh program yang melekat pada DPMK kabupaten Mimika untuk tahun 2022 didanai dengan alokasi anggaran Rp 65 miliar lebih, ada empat program dan Sembilan kegiatan. Dan hingga Agustus saat ini baru terealisasi atau serapannya baru mencapai 16 persen. Keterlambatan realisasi karena masih tahap proses lelang dimana ada sedikit perbaikan tentang syarat lelang,”jelas Warda.
Dijelasakan Warda, bahwa dari seluruh anggaran yang dialokasikan kepada DPMK senilai Rp 65 miliar dengan rincian pekerjaan fisik yaitu program pembangunan kantor baru DPMK kabupaten Mimika dengan nilai Rp 20 miliar, dan pembangunan tujuh balai kampung.
“Penyerapan baru mencapai 16 persen karena DPMK ada pekerjaan fisik, diantaranya pembangunan kantor senilai Rp 20 miliar dan Balai kampung sebesar Rp 7 miliar. Belum dikerjakan karena masih dalam proses dan dalam waktu dekat sudah bisa mulai dikerjakan. Tahun ini juga dalam usulan APBD Perubahan kami usulkan tambahan anggaran Rp 1,7 miliar sebagai tambahan tiga program dan tujuh kegiatan lagi,”jelasnya.
Sekretaris DPMK Mike Sapan Pabalik, SE mengatakan bahwa untuk mendukung tugas dan poksi dari dinas ini, ada tiga Kepala Bidang dengan jumla staff status PNS sebanyak 37 orang dan tenaga honorer berjumlah 26 orang.
Ketua Komisi A DPRD Mimika, Daud Bunga,SH mengakui kedatangan dan berkunjung ke DPMK kami karena sebagai mitra dalam rangka melakukan pengawasan dan control terkait program program yang ada pada OPD yang berkaitan dengan mitra Komisi A dan salah satunya adalah DPMK.
“Kami datang kesini ingin mendengarkan sejauh mana capaian dan serapan anggaran dari program dan kegiatan yang melekat pada DPMK untuk tahun anggaran 2022. Namun dengan penjelasan dari staff DPMK tadi bahwa serapan anggarannya baru mencapai 16 persen harusnya tidak boleh terjadi, harusnya dengan telah memasuki bulan Agustus harusnya serapan anggarannya sudah mencapai 50 persen. Kami berharap ini agar realisasi kegiatan dan program sudah harus segera dikejar karena sudah pertengahan tahun,”pinta Daud.
Daud berharap kepada seluruh anggota Komisi A yang ada badan Badan Anggaran (banggar) DPRD Mimika untuk bisa memperjuangkan usulan dana tambahan pada APBD Perubahan 2022, karena program dari DPMK adalah menyentuh langsung untuk kepentingan masyarakat.
“Mohon anggota dewan dapat memperjuangkan nantinya usulan dari DPMK pada APBD Perubahan 2022,”pintanya.
Sedangkan anggota komisi A lainnya, Yan Sampe,SE mengkhawatirkan dengan serapan anggaran baru mencapai 16 persen dibulan Agustus ini, apakah bisa terkejar semua program hingga akhir tahun.
“Dengan serapan anggaran baru 16 persen dengan total anggaran Rp 65 miliar lebih, saya khawatir serapan anggaran tidak bisa tercapai hinga akhir tahun 2022. Lalu pada APBD Perubahan 2022 ini DPMK kembali mengusulkan Rp 1,7 miliar, ini harus dijelaskan,”ungkap Yan Sampe.
Sementara Wakil ketua Komisi A, Nathaniel Murip,SH mengeluhkan kantor yang ditempati DPMK ini adalah Ruko yang seharusnya segera dibangun kantor yang representatif.
“Saya melihat tempat ini macam sebuah warung, harusnya kantor DPMK harus yang representatif karena memiliki anggaran yang memadai. Maka kehadiran kami saat ini sebagai lembaga pengawasan dan kontrol evaluasi untuk melihat secara langsung realisasi program fisik dan turun ke lapangan untuk bisa melihat pembangunan fisik kantor baru dan tujuh balai kampung,”tegasnya.
Anggota Komisi A lainnya Martinus Walilo mengaku, dewan dengan memiliki kewenangan sebagai fungsi pengawasan dan kontrol seluruh program dan kegiatan dari OPD yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Komisi A dan salah satunya adalah DPMK.
“Ini tugas kami dewan untuk mengawasi program dari seluruh OPD tehnis, karena APBD yang setiap tahun wajib kami awasi baik mengawasi program fisik maupun non fisik. Mohon kami didukung dengan nama kegiatan, nilaia anggaran, lokasi pembangunan dan balai kampung mana saja yang akan dikerjakan, agar kami bisa tahun dan saat turun lapangan kita tidak salah untuk mengawasi sejauh mana realisasinya,”pinta Walilo. (tim)
