Timika, fajarpapua.com– Presiden Joko Widodo mengingatkan manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) berhati-hati dalam melakukan pengelolaan perusahaan.
Hal tersebut karena PTFI memiliki kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mimika maupun Provinsi Papua.
“Saya senang bahwa PDRB di Kabupaten Mimika, 68 persen itu berasal dari Freeport. Jadi Bapak Ibu sekalian memiliki kontribusi yang besar kepada Kabupaten Mimika, 68 persen,” kata Presiden saat memberi sambutan dalam silaturahmi dengan karyawan PT Freeport Indonesia di Distrik Tembagapura, Mimika, Papua, Rabu (31/8) sebagaimana disiarkan langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.
Selain sangat berpengaruh pada ekonomi Kabupaten Mimika menurut Presiden Jokowi kontribusi Freeport untuk PDRB Provinsi Papua juga sangat tinggi yaitu mencapai 34 persen.
Oleh karena itu Presiden Jokowi menitipkan pesan kepada Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, agar berhati-hati dalam mengelola perusahaan tersebut.
Presiden Jokowi meyakini bahwa pengelolaan tersebut tidak hanya menyangkut pada internal PT Freeport Indonesia, tetapi juga berdampak terhadap Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua.
“Begitu di sini turun, Papua ikut turun, Mimika ikut turun. Karena setelah saya cek angkanya kontribusinya sangat besar sekali,” ujar Presiden.
Presiden juga mengungkapkan bahwa dirinya senang karena PT Freeport Indonesia pada tahun 2021 lalu mencatatkan pendapatan sebesar 7,5 miliar dolar AS.
Sebelumnya Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia Richard Adkerson sempat menjelaskan bahwa populasi karyawan di perusahaannya sudah berbeda jauh dibandingkan lebih dari 30 tahun lalu saat ia baru memulai bekerja di sana.
Ia mengenang bahwa sebelumnya karyawan Freeport didominasi oleh ekspatriat, tetapi sekarang 98 pekerjanya adalah orang Indonesia dan lebih dari 40 persen merupakan orang asli Papua.
Turut mendampingi Presiden dalam rangkaian kunjungan kerja ke PT Freeport Indonesia adalah Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (an)
