Timika, fajarpapua.com– Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (LSM KAMPAK Papua) menyatakan adanya dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika yang dikelola organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengalir ke koperasi fiktif.
Hal itu diungkapkan Sekjen KAMPAK Papua, Johan Rumkorem dalam rilisnya yang diterima fajarpapua.com, Rabu (28/9).
Untuk itu ujar Johan, pihaknya meminta aparat penegak hukum segera menyelidiki aliran dana ke setiap koperasi di Kabupaten Mimika.
Menurut Johan berdasarkan laporan masyarakat ada beberapa koperasi yang sudah tidak aktif, tetapi dananya masih ada.
“Masa koperasinya tidak ada di lokasi tetapi setiap tahun dianggarkan,” ujar Johan geram.
Aktifis anti korupsi ini meminta aparat segera mengusut tuntas laporan masyarakat ini, apalagi kabarnya kegiatan Gerbang Mas koperasi yang bersumber dari dana Otsus.
“Nilainya cukup besar yaitu 2 miliar rupiah, bukan hanya dana Otsus saja tetapi ada beberapa dana yang bersumber dari pendapatan lainnya yang dialokasikan untuk koperasi,” jelasnya.
Johan mengungkapkan dari laporan warga, diketahui ada koperasi yang macet dan tidak beroperasi yaitu KSU Kamoro Abadi Sejahtera milik anggota DPRD Mimika Nurman Karopukaro tetapi setiap tahun mendapat alokasi anggaran dari OPD terkait.
“Ada koperasi yang tidak ada sama sekali kegiatannya, tetapi anggaranya juga ada, kenapa bisa sampai begitu,” tanya Johan.
Dalam rilisnya Johan juga mengungkapkan fakta adanya pembelian sejumlah speed boat di Pelabuhan Pomako yang dananya berasal dari OPD terkait koperasi.
“Pertanyaanya begini, kira-kira di Pomako ada koperasi tidak, lalu siapa yang mengelola koperasi itu? Harus jelas, karen masyarakat bertanya-tanya soal kegiatan itu,” jelasnya.
Untuk itu KAMPAK mengkritisi adanya pembelian speed boat yang nilainya mencapai Rp 2 miliar tersebut.
Johan yang lantang bicara korupsi ini dengan tegas menyampaikan, pihaknya menduga ada mafia anggaran baik di dalam tubuh DPRD Mimika yang bekerjasama dengan OPD untuk meloloskan berbagai program tanpa melihat kebutuhan masyarakat.
“DPRD Mimika tidak jeli melihat kondisi ril di lapangan, atau sengaja dijadikan sumber untuk kepentingan diri sendiri, kami bicara ini, karena kami mencium ada bau tidak sedap dialiran dana koperasi,” tegasnya. (red)
