BERITA UTAMAMIMIKA

Antrean BBM Terus Terjadi, Plt. Bupati Mimika Intruksikan Gelar Sweeping Kendaraan di SPBU

cropped 895e2990 d422 4061 9705 e533253f1607.jpg
7
×

Antrean BBM Terus Terjadi, Plt. Bupati Mimika Intruksikan Gelar Sweeping Kendaraan di SPBU

Share this article
IMG 20221123 WA0041
Plt. Bupati Mimika Johannes Rettob saat memimpin rapat terkait permasalahan BBM di Kota Timika.Foto: Febri

Timika, fajarpapua.com – Menyikapi antrean yang terus terjadi diseluruh SPBU, Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar rapat terkait penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dengan pengawasan yang tepat, efektif dan efisien.

Rapat yang digelar di Ruang Pertemuan Lantai III Pusat Pemerintahan SP3, Rabu (23/11) dipimpin oleh Plt. Bupati Mimika, Johannes Rettob diikuti oleh perwakilan Pertamina, TNI/Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta beberapa stakeholder lainnya.

Ads

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika, Petrus Pali Amba dalam paparannya mengatakan untuk mengatasi antrean di SPBU pihaknya telah membentuk tim pengawas yang disebar diempat SPBU di Kota Timika.

Dalam kesempatan itu Petrus juga mengusulkan melarang penjualan BBM secara eceran oleh masyarakat karena hal itu ilegal dan tidak resmi.

Sedangkan mengenai penyebab antrean di SPBU yang sudah terjadi berbulan-bulan Petrus mengungkapkan hal itu terjadi karena Pertamina hanya menyuplai BBM sebanyak 16 ton per hari dan 24 ton untuk stok di hari Sabtu dan Minggu.

Kuota 16 ton ini lanjutnya juga terjadi penurunan karena sebelumnya untuk kuota Pertalite, Kabupaten Mimika mendapat jatah 24 ton perhari.

“Sebelum BBM jenis pertalite itu dirubah sebagai BBM Subsidi, jatah Pertalite untuk Mimika rata-rata 24 ton per hari,” ujarnya.

Petrus juga mewacanakan dilakukan pengawasan terhadap kendaraan berplat nomor luar daerah untuk tidak dapat mengisi BBM bersubsidi.

“Kalau kita sepakat, ambil kebijakan seperti di Wamena dimana kendaraan plat luar dilarang mengisi BBM subsidi,” katanya.

Petrus juga menerangkan hingga kini masih banyak kendaraan dinas pemerintahan termasuk TNI-Polri yang mengisi BBM Bersubsidi.

“Sering ada laporan masih banyak plat merah termasuk dari TNI/Polri memaksakan mengisi di BBM Subsidi. Selain itu meski udah menerapkan Qrcode tapi kadang dari petugas SPBU Pertamina masih melayani hingga dua kali,” katanya.

Sementara Sustainability Report (SR) Pertamina Timika, Nanda mengatakan stok BBM yang ada tidak ada masalah dan terbilang cukup banyak.

Menurutnya berdasarkan data yang ada dipihaknya saat ini 70 persen BBM Subsidi di Timika masih dinikmati oleh kalangan mampu.

“Selain itu banyak para konsumen yang tadinya menggunakan non subsidi beralih ke subsidi sejak adanya kenaikan BBM. Banyak juga mobil mobil keluaran terbaru yang ikut mengisi BBM Subsidi,” lanjutnya.

Dikatakan juga jelang akhir tahun konsumsi BBM juga meningkat karena banyak pekerjaan terutama royek pemerintah sedang berlangsung.

“Per bulan sampai tembus 1000 ton, selain itu juga banyak kendaraan dengan tangki modifikasi, bahkan kendaraan roda dua juga ada di modifikasi hingga mampu menampung 25 liter,” katanya.

Selain itu terdapat juga informasi adanya kendaraan yang mengisi hingga delapan kali dengan volume 50-60 liter untuk sekali isi.

Pertamina lanjutnya sebenarnya sudah membuat solusi dengan menggunakan Qrcode untuk setiap pengisian BBM bagi warga.

“Jadi solusinya menggunakan Qrcode Subsidi tepat sasaran dan Masyarakat wajib memiliki qrcode dalam melakukan pengisian, setiap penerima qrcode harus memiliki KTP dan STNK yang masih hidup,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Nanda memaparkan, berdasarkan data yang ada jumlah kendaraan di Kabupaten Mimika Tahun 2021 sebanyak 10.861 meliputi kendaraan roda empat, roda enam dan roda delapan.

Dari jumlah tersebut kendaraan pribadi atau plat hitam sebanyak 8.447 unit, kendaraan dinas atau plat merah sebanyak 1153 unit dan kendaraan umum atau plat kuning sebanyak 1.262 unit.

Ironisnya, jumlah kendaraan yang terregistrasi BBM subsidi tepat sasaran di Mimika baru sebanyak 2.712 dengan jumlah yang diterima 1.983 unit dan yang ditolak sebanyak 729 unit.

Nanda membantah pernyataan Disperindag Mimika yang menilai Pertamina tidak transparan dalam pemberian kuota BBM dan dalam melakukan penyaluran BBM.

Setelah mendengar paparan dari Disperindag Kabupaten Mimika dan Pertamina, Plt. Bupati Mimika Johannes Rettob mengarahkan agar dilakukan sweeping gabungan bersama TNI/Polri dengan melibatkan Provos, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Disperindag, serta Satuan Lalu Lintas.

“Sweeping langsung, sekaligus periksa KIR, tangki modifikasi dan plat nomor, mungkin ada yang pakai plat nomor tipu-tipu, langsung action dari Lantas, Perhubungan dan Satpol PP, kalau perlu juga ada Provos supaya kalau ada anggotanya yang kepala batu langsung tangkap,” ujar Plt Bupati.

“Jadi pelaksanaan sweeping ini di SPBU pada saat mereka antri, saya tadi juga lihat ada mobil yang KIR nya sudah mati, tapi dia masih berani mengantre, saya kira ini juga langsung ditindak,” tutupnya. (feb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *