Timika, fajarpapua.com – Sebanyak 23 dari 35 anggota DPRD Mimika menghadiri Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRD Mimika dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi fraksi DPRD Mimika terhadap RAPBD Kabupaten TA 2023, Kamis (24/11).
Hadir juga dari unsur pemerintah daerah, pimpinan OPD serta anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
Partai Nasdem dalam pandangan fraksinya yang disampaikan Yustina Timang menyatakan Fraksi Nasdem mengapresiasi peningkatan target pendapatan daerah yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya dengan mengacu pada pendapatan daerah ditargetkan sebesar RP 5.130.288.949.668 terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah ditargetkan Rp 2.013.361.421.322, pendapatan dana transfer, direncanakan sebesar Rp 3.116.927/528 346.
Serta untuk Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp 5.125.288.949.668, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
Dikemukakan, mencermati gambaran umum pidato pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mimika tahun anggaran 2023 oleh Plt Bupati Kabupaten Mimika, maka Fraksi Partai Nasdem memberi masukan konstruktif kepada Plt Bupati dan pemerintah daerah Mimika agar memberikan pelayanan yang maksimal dengan pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2023.
“Yang mana dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran, dilakukan secara transparan, efisien, akuntable, sistematis, dan terpadu serta komprehensif, sebagai tolak ukur capaian kinerja pemerintah daerah,” katanya.
Untuk itu berikut Pandangan Fraksi Partai Nasdem
- Fraksi Partai Nasdem meminta kepada Plt Bupati Kabupaten Mimika agar dapat memaksimalkan resapan anggaran tepat sasaran sehingga tidak lagi mengalami surplus sebagaimana yang terjadi pada tahun anggaran 2021.
- Fraksi Partai Nasdem mengingatkan kembali agar tidak terjadinya kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa serta kesalahan penganggaran belanja modal sebesar Rp 127.702.113.548. sebagaimana yang dialami di APBD tahun anggaran 2021.
- Fraksi Partai Nasdem mengingatkan kembali agar tidak terjadinya realisasi alokasi dana desa maupun dana hibah tidak dilengkapi dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran sebagai bentuk kehati-hatian dalam penggunaan anggaran.
- Fraksi Partai Nasdem mencermati adanya pendapatan retribusi daerah tidak mencapai target dan mengalami penurunan.
- Fraksi Partai Nasdem mencermati tidak adanya inovasi program dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bidang ekonomi.
- Fraksi Partai Nasdem mencermati adanya proyek proyek jamak yang telah menghancurkan dan mencederai program pelayanan dan peningkatan taraf hidup rakyat.
- Fraksi Partai Nasdem melihat adanya tukar guling kantor imigrasi yang tidak seharusnya menjadi prioritas.
- Fraksi Partai Nasdem mencermati tidak akuntabelnya proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Mimika.
- Fraksi Partai Nasdem mendorong kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) agar dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kebutuhan hidup rakyat.
- Fraksi Partai Nasdem mendorong agar rancangan APBD 2023 diharapkan menjadi mata rantai APBD-APBD tahun sebelumnya, yang pada hakekatnya adalah meningkatkan ketahanan masyarakat, menjamin infrastruktur dan tata ruang yang ramah lingkungan, pemerataan perekonomian, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta sistem birokrasi yang melayani.
- Fraksi Partai Nasdem mendorong agar Plt Bupati Kabupaten Mimika mengakomodir pengadaan tanah untuk PT. Pos Indonesia Persero dan Pemerintah Pusat membantu pengadaan bangunan.
- Fraksi Partai Nasdem mendorong agar Plt Bupati Kabupaten Mimika mengakomodir pengadaan tanah untuk daerah dan pemerintah pusat membantu pengadaan bangunan perpustakaan adalah merupakan gudang literatur berbagai disiplin ilmu.
- Fraksi Partai Nasdem mendorong agar Plt Bupati Kabupaten Mimika mengakomodir kota Mimika menjadi Kota Madya.
- Fraksi Partai Nasdem mendorong agar Plt Bupati Kabupaten Mimika dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mimika mengakomodir dan mendorong adanya penyelesaian mogok kerja pekerja PT. Freeport Indonesia, Privatisasi, contractor dan sub-contractor yang mogok kerja sejak 1 Mei tahun 2017 sampai saat ini. Perlawanan pekerja sebagai akibat dari kebijakan perusahaan yang bertentangan peraturan perundang-undangan pada saat perebutan Disvestasi saham PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia. (feb)
