Timika, fajarpapua.com – Kabar tak sedap mengemuka terkait alokasi dana pokok-pokok pikir atau Pokir untuk anggota DPRD Mimika.
Bagaimana tidak, dalam APBD Kabupaten Mimika Tahun 2023, setiap anggota DPRD Mimika menerima dana Pokir sebesar Rp 7 miliar.
Bahkan angka Rp 7 miliar tersebut bisa bertambah besar alokasinya jika anggota DPRD masuk dalam unsur pimpinan dewan.
Jika dirata-ratakan, maka dana APBD Kabupaten Mimika Tahun 2024 yang dialokasikan untuk dana Pokir anggota DPRD Mimika mencapai lebih dari Rp 200 miliar.
Namun sayangnya, besarnya dana Pokir (untuk pengerjaan proyek) yang diterima masing-masing anggota dewan tersebut tidak membuat puas sebagian dari mereka.
Dari informasi yang didapat fajarpapua.com, Kamis (8/12) menyebutkan, ada oknum anggota DPRD Mimika yang masih mengemis kepada organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menambah jatah proyek yang akan dikerjakan.
Tidak main-main, oknum anggota dewan tersebut meminta kepada OPD untuk memberikan proyek senilai lebih dari Rp 3 miliar kepada dirinya.
Informasi itu juga menyebutkan, untuk menekan OPD, oknum anggota dewan tersebut mengirimkan kopian atau foto beberapa paket proyek yang meminta salahsatunya dialokasikan untuk dirinya.
Bahkan, untuk meyakinkan bahwa permintaannya harus dipenuhi kepala OPD, oknum tersebut juga mencatut nama Plt. Bupati Mimika dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah (TAPD).
Oknum tersebut dalam komunikasinya dengan OPD, menegaskan bahwa permintaan tambahan satu paket proyek diluar Dana Pokir Dewan sebesar Rp 7 miliar sudah atas petunjuk dan arahan kedua pejabat tersebut diatas.
Wakil Ketua DPRD Yohanes Felix Helyanan dikonfirmasi fajarpapua.com, Jumat (9/12) mengemukakan pemberian Pokir sebenarnya tidak melanggar aturan. Namun permintaan tambahan ke pimpinan OPD sangat tidak dibenarkan.
Menurut dia, Pokir yang diusulkan dewan berdasarkan aspirasi yang diterima saat reses. Namun, bisa saja Pokir sesuai usulan pemerintah .
“Misalnya Pokir di Kokonao tapi pemerintah ada program sesuai Pokir jadi bisa saja itu dialihkan ke Pokir,” ungkapnya.
“Kalau ada yang minta tambahan proyek itu tidak benar. Kita harus ingat ada masyarakat, pengusaha dan kontraktor yang juga perlu dapat bagian dalam pekerjaan proyek pemerintah ini. Kita harus hargai juga masyarakat lain, tidak mungkin dewan ambil semua,” tukasnya.(mus)
