Jayapura, fajarpapua.com – Sejumlah tokoh asal Kabupaten Jayapura meminta Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Papua menunjuk Orang Asli Papua (OAP) sebagai Pejabat sementara (Pjs) Bupati Jayapura untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati di daerah itu yang telah berakhir pada 12 Desember 2022.
Ondofolo Ifale, Jhon Suebu mengatakan, permintaan tersebut sejalan dengan Otonomi Khusus Papua yang telah diberikan Pemerintah Pusat kepada Papua.
“Jadi sudah jelas apa saja yang ada di Provinsi Papua harus orang asli Papua. Saya dengar dari informasi yang menjadi penjabat Bupati Jayapura bukan orang asli Papua. Untuk itu kami minta nama calon penjabat yang bukan orang Papua harus dicoret,” ucap Jhon Suebu kepada wartawan di Sentani, Senin (12/12/2022).
Dia mengatakan, otonomi khusus Papua yang sudah diberikan negara jangan dibuat untuk bermain-main dengan masyarakat Papua.
“Kalau pemerintah pusat main-main atau macam-macam dengan kami orang Papua kami semua bisa bicara Papua merdeka. Jadi nama calon penjabat Bupati Jayapura yang non Papua ini harus dicoret, jelasnya.
Jhon Suebu menyebutkan pihaknya tidak menerima jika Mendagri menetapkan penjabat bupati di Kabupaten Jayapura non-OAP. “Jadi dengan tegas kami minta agar non OAP yang ditunjuk sebagai Pj digantikan,” ucapnya.
Sementara itu Tokoh Perempuan Tabi, Lidya Mokay yang juga menolak Pjs Bupati Kabupaten Jayapura dijabat oleh Non OAP.
Ia berharap penunjukan Pjs harus berdasarkan keberpihakan kepada OAP. “Sayq mau tegaskan kepada Mendagri untuk tidak membuka peluang bagi Non OAP untuk Pj Bupati Jayapura, siapa pun dia harus OAP. Sebagai perempuan dari wilayah adat Tabi saya tidak aman terima jika Pj diberikan kepada Non OAP, tapi harus orang asli Papua,” tuturnya.(hsb)
