Timika, fajarpapua.com– Dua aksi kekerasan yang terjadi pada Desember 2022 dan Januari 2023 yang melibatkan oknum aparat keamanan mendapat kritikan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Tengah.
Dua kejadian tersebut juga menunjukkan kepada khalayak pendidikan disiplin bagi aparat keamanan penting untuk terus ditingkatkan.
“Kami mendorong untuk dilakukan penegakan hukum agar ada efek jera bagi oknum-oknum yang terlibat dalam kekerasan,” ujar Juru Bicara YLBH Papua Tengah, Hironimus Kiaruma Ladoangin dalam siaran persnya yang diterima fajarpapua.com, Kamis (5/1).
YLBH Papua Tengah mengingatkan institusi negara seperti Kepolisian dan TNI adalah milik rakyat serta memiliki tugas dalam melindungi masyarakat.
Dalam konteks ini lanjutnya, dua intitusi itu harus ada bersama dan menjadi pelindung bagi masyarakat, sehingga jangan justru menjadi ancaman bagi ketertiban umum.
Sementara Direktur YLBH Papua Tengah Yosep Temorubun, SH mengungkapkan perlu ada langkah tegas dari pimpinan dalam menyikapi kasus-kasus kekerasan yang melibatkan oknum TNI-Polri.
“Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan kekerasan terhadap warga sipil tidak terulang kembali,” ujarnya.
Penindakan secara profesional maupun sanksi kode etik bagi pelaku ini menurut Yoseph akan memberikan efek jera sehingga akan menjadi contoh bagi personil lainnya.
YLBH Papua Tengah juga menilai sikap dan perilaku oknum-oknun tersebut dapat mencederai nama institusi dimata masyarakat.
“Perlu diingat bahwa institusi TNI-Polri merupakan alat negara yang tugas pokoknya melindungi masyarakat, jangan sampai tugas yang luhur tersebut dikotori dan dicederai ulah segelintir oknum. Jangan karena ulah satu orang merusak nama baik ribuan anggota yang telah memberikan prestasi kepada bangsa dan negara serta setia dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara,” urainya.
YLBH Papua Tengah juga berharap anggota TNI-Polri lebih mengedepankan pendekatan humanis jika menghadapi persoalan di masyarakat.
“Selesaikan persoalan secara humanis, dengan pendekatan serta komunikasi yang damai dan ini yang perlu dilakukan setiap anggota karena TNI-Polri pelindung rakyat. Sehingga tidak menciptakan jurang pemisah antara warga masyarakat dengan TNI-Polri,” tutupnya. (mas)
