Timika, fajarpapua.com – BPS Timika mencatat pada Januari 2023 lalu, Kabupaten Mimika mengalami deflasi atau penurunan harga sebesar 0,45 persen.
Namun demikian, Pemda Kabupaten Mimika diminta terus memantau pergerakan harga yang diprediksi akan bergejolak jelang Puasa Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala BPS Timika Ouceu Satyadipura saat ditemui fajarpapua.com di Timika, Sabtu (18/2) kemarin.
“Pada Januari 2023 lalu, Timika mencatat deflasi karena diakhir Tahun 2022 ada peningkatan harga , terutama pada perayaan Hari Natal dan tahun baru. Jadi memasuki awal tahun ini, harga-harga mulai menurun hingga di angka 0,45 persen,” ujarnya.
Ouceu mengatakan pemerintah dan pihak terkait tidak boleh terlena karena sebentar lagi akan memasuki Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
“Karena biasanya pada momen hari besar keagamaan, harga-harga di pasaran mulai meroket sehingga menyebabkan inflasi,” katanya.
Hal ini menurut Ouceu menjadi perhatian utama Presiden Joko Widodo pada rapat koordinasi pengendalian inflasi pada Januari lalu bersama para Bupati, Gubernur hingga para Menteri, Panglima TNI, Polri dan Kejaksaan.
Dalam konteks kebijakan pengendalian inflasi kata Ouceu, hal itu menjadi tanggungjawab pemerintah sementara BPS hanya menghitung harga yang ada di pasar.
“Pemerintah bertugas bagaimana supaya harga tetap normal serta tidak bergejolak dan itu diperlukan aksi termasuk dari pemerintah daerah,” ujarnya
“Ini yang harus kita kendalikan. Pemerintah daerah harus menggerakkan kembali Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID karena Presiden Jokowi memiliki target pada Tahun 2024 angka kemiskinan ekstrem menurun hingga 0 persen,” tambahnya.
Sementara untuk Pemda Kabupaten Mimika sendiri BPS Timika menyarankan untuk mewaspadai harga komoditas yang tidak diproduksi atau hanya sedikit yang dihasilkan di daerah ini.
“Contohnya komoditas peternakan seperti daging, Kabupaten Mimika hanya mampu memproduksi sekitar 10 persen sementara sisanya didatangkan dari luar. Nah itu yang harus kita antisipasi. Bagaimana caranya daging tetap ada dan tidak mahal dan bisa dijangkau oleh masyarakat,” paparnya.
“Jadi fokusnya dari pemerintah kita, BPS sebagai penghitung inflasi, mau tidak mau suka tidak suka kita harus menguatkan pengawasan harga di lapangan,” tutupnya. (feb)
