Timika, fajarpapua.com – Anggota DPRP Papua Matea Mameyau mengecam keras aksi penzoliman dan tindakan semena-mena yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Timika terhadap Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob.
Matea menegaskan, lautan massa pendukung Plt Bupati Mimika yang memadai kantor Kejaksaan Negeri Timika, Selasa (7/3), merupakan akumulasi kemarahan warga terhadap permainan hukum yang dipertontonkan Kejati Papua dan Kejari Timika.
Matea yang merupakan tokoh perempuan Papua itu mengatakan Plt Bupati Mimika John Rettob lahir di Kampung Ipiri, Distrik Amar. Bahkan pusarnya ditanam di tanah leluhur Kamoro itu.
“Orangtuanya dayung perahu dari kampung ke kampung sehingga tidak mungkin plt Bupati pak John Rettob mau membangun istana di Timika sedangkan rakyatnya sengsara,” tegas Matea dalam orasi dihadapan ribuan massa.
“Dia anak tanah ini dan dia tahu budaya dan tidak mungkin dia mau korupsi uang beli pesawat. Dia beli pesawat itu karena sudah ditandatangani oleh pimpinan daerah saat itu. Dengan tandatangan kepala daerah waktu itu maka pak JR berani ambil langkah beli pesawat dan helikopter. Sebagai anak Mimika Wee kami yakin JR tidak mungkin korupsi uang ini untuk memperkaya diri, apalagi kami tahu proses ini janggal, pakai akuntan publik untuk menjerat Pak JR,” tegas Matea.
Ia menilai Mimika selama ini diwarnai ketimpangan birokrasi dan amburadul, namun setelah JR yang merupakan kader PDIP itu menjadi Plt Bupati, dia gigih membenahi pemerintahan.
“Dia bangun dari kampung dengan program Mimika terang. Sekarang kampung-kampung sudah terlayani listrik. Meski bersama kepala daerah tidak akur tapi pak JR tetap fokus layani masyarakat di kampung-kampung,” tandasnya.
Matea menegaskan kelompok yang tidak senang dengan perubahan ini mulai melancarkan aksi. Apalagi sejak pria kelahiran kampung Ipiri itu memblokir rekening demi transparansi pengeluaran dan laporan keuangan.
“Anggaran tahun ini sangat besar kelompok ini merasa tidak punya cela dan cara satu-satunya zolimi Plt dan paksakan penegak hukum untuk amankan JR di tahanan supaya mereka-mereka ini kembali berkuasa. Mereka tidak mau Plt sampai berkuasa, harus secepatnya masuk penjara supaya mereka bebas pakai uang rakyat Mimika,” ujarnya.
Matea meminta Kejaksaan Negeri mendesak Kejaksaan Tinggi Papua untuk mencabut berkas perkara yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan.
“Bagaimana orang baik, orang bersih dikriminalisasi seolah-olah dia korupsi dan melanggar aturan. Sedangkan orang jahat kalian piara,” bebernya.
Ia merasa aneh kasus ini sudah diperiksa KPK selama dua tahun, sudah diperiksa Polda Papua dan dia mengakui surat SP3 sudah dikantonginya.
“Tapi kenapa kasus ini jadi turun kelas lagi, saya minta ibu Kejari Mimika untuk menjelaskan penanganan perkara ini,” tandasnya.
Dalam pernyataan sikap, massa menuntut :
- Hentikan kriminalisasi dan penzoliman kepada Plt Bupati Mimika Johannes Rettob.
- Kajati Papua dan Kajari Mimika jangan jadi kuda tunggangan kepentingan kelompok.
- Proses pelimpahan dipaksakan seger tarik berkas dari Pengadilan Negeri Jayapura.
- Kajati Papua dan Kajari Mimika jangan menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum.
- Pengadilan jangan ikut kemasukan angin kepentingan Kajati Papua dan Kajari Mimika.
- Akuntan publik bayaran jangan dijadikan senjata kriminalisasi bapak Johannes Rettob.
- KPK dan Polda Papua sudah menghentikan penyelidikan kasus pesawat karena tidak terbukti, tapi Kajati Papua dan Kajari Mimika ngotot ada apa.
- Kejaksaan stop menjadi pelopor pelanggaran hukum.
- Kajagung harus copot Kajati Papua dan Adpidsus Kajati Papua dan Kajari Mimika.
- Kami akan duduki Kantor Kejari Mimika jika berkas perkara tetap dipaksakan.
- Presiden, Menkopolhukam dan DPR RI tolong lihat drama hukum Kajati Papua dan Kajari Mimika. (red)
