BERITA UTAMAPAPUA

100 Personil Brimob Polda Jambi Perkuat Satgas Operasi Amole, Ical : Tindak Tegas OPM

cropped 895e2990 d422 4061 9705 e533253f1607.jpg
92
×

100 Personil Brimob Polda Jambi Perkuat Satgas Operasi Amole, Ical : Tindak Tegas OPM

Share this article
IMG 20240417 WA0008
Personil Polda Jambi yang akan bertugas di Papua

Jambi, fajarpapua.com – Kapolda Jambi, Irjen Pol. Rusdi Hartono memimpin langsung apel pemberangkatan 100 personel Satuan Brimob Polda Jambi dalam rangka Tugas Operasi Amole Tahun 2024 BKO Polda Papua.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakapolda Jambi, Brigjen Pol. Edi Mardianto, beserta pejabat utama Polda Jambi, dan para perwira dari Satuan Brimob Polda Jambi. 

ads

“Ini menunjukkan komitmen dan kesiapan Polda Jambi dalam mendukung operasi keamanan di wilayah Papua,” tegas Kapolda Jambi.

Pemberangkatan 100 personel Satuan Brimob Polda Jambi ini, kata dia merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Papua. 

“Saya berharap dapat melaksanakan tugas dengan baik dan profesional, serta kembali dengan selamat setelah menyelesaikan tugas operasi di Papua,” pungkas Kapolda. 

TNI-Polri Tindak Tegas OPM

Sementara itu Dewan Pembina Partai Golkar meminta dan mendukung TNI dan Polri untuk bertindak tegas terhadap kelompok yang menamakan diri Organisasi Papua Merdeka (OPM). 

Sebab, kelompok ini kerap melakukan tindak kekerasan yang berujung pada gangguan kamtibmas di Papua.

“Berbagai peristiwa kekerasan di Papua sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengubah sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua menjadi OPM merupakan langkah tepat,” kata Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Menurut dia, perubahan penyebutan KKB Papua menjadi OPM, merupakan langkah tegas TNI dalam menyikapi berbagai tindak kekerasan bersenjata yang meresahkan dan merugikan masyarakat dan aparat TNI/Polri di Papua.

Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie menyebut, OPM merupakan gerakan separatis yang secara jelas dan nyata menjadi ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Setiap upaya pemberontakan terhadap Republik Indonesia dan pembangkangan terhadap NKRI harus ditindak tegas. Tidak ada kompromi. Hal ini tidak ada hubungannya dengan HAM,” katanya. (red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *