Merauke, fajarpapua.com - Ratusan orang yang mengaku menjadi korban Proyek Strategis Nasional (PSN) menuntut program warisan pemerintahan Presiden Jokowi tersebut dihentikan.
Pernyataan terbuka ini disampaikan di hadapan pejabat pemerintah pusat dan daerah di Kota Merauke, Papua Selatan, Jumat (14/3) pekan lalu.
Kelompok yang menamai diri "Solidaritas Merauke" menyatakan PSN yang telah dan masih berlangsung telah merusak ruang hidup mereka sekaligus menjadi biang keladi atas kerusakan lingkungan dan kekerasan terhadap masyarakat adat. "Malapetaka ini patut disebut sebagai keadaan darurat bagi keselamatan rakyat," sebut pernyataan bersama.
Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan periode 2020-2024 telah terjadi 154 ledakan konflik akibat PSN. Konflik ini melibatkan satu juta hektar lahan, dan 103.000 keluarga menjadi korban.
Pemerintah melalui Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, mengklaim akan menjadikan protes ini "masukan dan kritik terhadap pemerintah". Namun, kementeriannya tak bisa mengambil sikap untuk menghentikan PSN.
Peneliti isu Papua menilai proyek PSN yang serampangan sebagai "bom waktu" di masa depan. Di lapangan, korban PSN mengaku menghadapi dampak banjir, debu pembangunan, penyerobotan lahan, tekanan dan kekerasan. (red)
