Jayapura, fajarpapua.com – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Konsulat Republik Indonesia (KRI) Vanimo, Papua Nugini, guna menyusun rencana kontinjensi untuk wilayah kerja KRI Vanimo. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat PLBN Skouw.
FGD ini menjadi langkah antisipatif terhadap potensi krisis dan keadaan darurat di Papua Nugini yang kini dikategorikan sebagai wilayah rawan. Rencana kontinjensi disusun sebagai strategi perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja dan bermukim di kawasan tersebut.
Sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai instansi hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Konsul RI Vanimo Tangkuman Alexander, Kepala Kantor Bea dan Cukai Jayapura Adeltus Lolok, Kepala PLBN Skouw Ni Luh Puspa, serta perwakilan dari Imigrasi, TNI/Polri, Karantina, Pemerintah Kota Jayapura, dan unsur terkait lainnya.
Kepala PLBN Skouw, Ni Luh Puspa, menjelaskan beberapa isu strategis yang dibahas mencakup pemetaan jalur evakuasi darat, laut, dan udara sebagai bagian dari upaya mitigasi keselamatan WNI di wilayah lintas utara, tengah, dan selatan Papua Nugini, melalui dukungan PLBN.
Diskusi juga mencakup penguatan kerja sama di bidang kesehatan, seperti rencana pembentukan rumah sakit rujukan bagi warga negara Papua Nugini yang memerlukan perawatan di Indonesia, serta pengurusan BPJS Ketenagakerjaan bagi WNI yang bekerja di Papua Nugini untuk mempermudah akses layanan kesehatan.
“PLBN Skouw siap menjadi simpul koordinasi dalam mendukung rencana kontinjensi yang terstruktur dan responsif. Peran aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadirkan perlindungan maksimal bagi WNI di luar negeri,” ujar Ni Luh Puspa, Sabtu (14/6/2025).
Ia menegaskan, rencana kontinjensi ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam melindungi WNI, terutama mereka yang bekerja di sektor perkebunan dan sektor informal lainnya di Papua Nugini.
Menurutnya, sinergi yang terjalin dalam forum ini menjadi wujud kesiapsiagaan bersama antarinstansi dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi darurat.
Seluruh hasil diskusi FGD akan dirumuskan dalam dokumen rancangan yang akan disampaikan ke tingkat pusat sebagai bahan pertimbangan dalam rapat lintas kementerian dan lembaga. Dokumen ini diharapkan menjadi dasar penyusunan rencana kontinjensi nasional yang komprehensif dan implementatif.
Kegiatan ini turut memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarinstansi di wilayah perbatasan, yang menjadi pondasi penting dalam membangun sistem perlindungan dan tanggap darurat yang kokoh.
Melalui penguatan sinergi lintas sektor, PLBN Skouw terus menunjukkan komitmennya sebagai garda terdepan dalam mendukung diplomasi perlindungan WNI serta menjaga stabilitas dan keamanan di perbatasan Indonesia–Papua Nugini. (hsb)
