Intan Jaya, fajarpapua.com – Kontak tembak kembali terjadi antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dan aparat TNI di Kampung Kulapa, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu (18/6).
Kontak tembak yang berlangsung nyaris empat jam mulai pukul 05.00 WIT hingga 08.45 WIT ini mengakibatkan lima warga sipil menjadi korban, tiga diantaranya meninggal dunia.
Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom dalam keterangan tertulis menyebutkan, warga sipil terkena tembakan saat hendak mengungsi dari lokasi kontak senjata.
“Militer melakukan penembakan terhadap lima warga sipil saat mereka ingin mengungsi dari rumah,” kata Sebby.
Ketiga korban tewas yakni Isak Kobogau, Alfons Kobogau, dan Johanes Tipagau. Sedangkan dua lainnya, Ones Kobogau dan Aner Kobogau, mengalami luka tembak dan saat ini dikabarkan dirawat oleh warga.
Sebby juga mengklaim, dua personel TNI terluka dalam baku tembak yang dipimpin oleh Wakil Panglima TPNPB Kodap VIII Intan Jaya, Kolonel Apeni Kobogau.
Peristiwa kontak senjata disebut berlangsung cukup lama, sejak pukul 05.00 hingga 08.45 WIT.
Suara tembakan terdengar dari kawasan perbukitan Kulapa, memicu kepanikan warga. Sebagian besar memilih mengungsi ke hutan dan tempat ibadah demi keselamatan.
TPNPB-OPM dalam pernyataannya mengimbau agar seluruh aktivitas masyarakat sipil, termasuk proyek pembangunan di Intan Jaya, dihentikan untuk menghindari jatuhnya korban lebih lanjut.
Mereka juga meminta aparat militer menghentikan tembakan ke arah pemukiman warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI atau kepolisian terkait klaim tersebut.
Namun sebelumnya, intensitss operasi militer di wilayah Intan Jaya memang meningkat sejak pertengahan Mei 2025 menyusul bentrokan serupa yang menyebabkan pengungsian ratusan warga dari sejumlah kampung.
Bupati Intan Jaya sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat non-alam sebagai respons terhadap situasi keamanan yang terus memburuk.
Pihak gereja dan lembaga hak asasi manusia terus mendorong dilakukannya investigasi independen terhadap berbagai laporan pelanggaran yang menimpa warga sipil selama operasi berlangsung. (mas)