Jayapura, fajarpapua.com – Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, Alex Kapisa menyatakan dukungan anggaran untuk penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada Agustus mendatang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
“Dukungan dana penyelenggaraan PSU kita ambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan itu sama sekali tidak mengganggu belanja rutin maupun belanja tugas dan fungsi dari semua organisasi perangkat daerah (OPD),” kata Kapisa, Sabtu (21/6/2025).
Ia menjelaskan, terdapat empat kategori PAD, yakni bersumber dari pajak, retribusi, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lainnya.
Selain itu, Kapisa mengungkapkan pihaknya juga melakukan efisiensi dari belanja OPD atau sumber-sumber pendapatan yang sudah didapatkan namun belum dibelanjakan.
“Kami melakukan pemetaan dan mitigasi terhadap sumber-sumber pembiayaan dalam hal ini PAD. Artinya ketika kita menggunakan sumber dana tersebut, maka tidak berpengaruh terhadap belanja rutin maupun belanja tugas dan fungsi OPD. Atau tidak menimbulkan dampak di kemudian hari bagi kita, termasuk potensi utang,” jelasnya.
Menurutnya, PAD yang digunakan untuk PSU tidak mengganggu hak-hak pegawai di lingkungan Pemprov Papua.
“Sebagaimana arahan dari Gubernur, apa pun bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan PSU, terutama dalam hal pembiayaan, jangan sampai mengganggu hak-hak pegawai,” tegas Kapisa.
Ia menambahkan, anggaran PSU juga tidak memengaruhi belanja pelayanan kepada masyarakat maupun belanja operasional OPD.
“Anggaran PSU sama sekali tidak mengganggu sektor pelayanan publik, karena kita tidak menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) ataupun dana Otsus, melainkan murni dari optimalisasi PAD,” pungkasnya. (hsb)