BERITA UTAMAPAPUA

Ketua MRP Papua Selatan Desak Pemerintah Buka Kuota Sisa CPNS untuk OAP

24
×

Ketua MRP Papua Selatan Desak Pemerintah Buka Kuota Sisa CPNS untuk OAP

Share this article
aksi demonstrasi yang dilakukan para pencari kerja OAP di Merauke,

Merauke, fajarpapua.com — Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS), Damianus Katayu, mendesak pemerintah agar segera membuka kembali sisa kuota formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 khusus untuk Orang Asli Papua (OAP).

Desakan tersebut disampaikan menyusul aksi demonstrasi yang dilakukan para pencari kerja OAP di Merauke, yang mempertanyakan kejelasan terhadap kuota formasi yang belum terisi.

Damianus menyebut aksi tersebut sebagai bentuk perjuangan luar biasa dalam menuntut keadilan di tanah Papua.

“Ini luar biasa sekali. Para pencakar (pencari kerja) sudah dua kali datang ke pemerintah provinsi. Ini harus segera disikapi dengan baik,” ujarnya kepada media.

Ia menjelaskan, seleksi CPNS 2024 untuk Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah berlangsung hampir satu tahun dan hasilnya telah diumumkan.

Dari total 1.000 formasi, sebanyak 80 persen dialokasikan untuk OAP dan 20 persen untuk non-OAP.

Namun hingga kini, baru sekitar 600 OAP dan 100 non-OAP yang dinyatakan lulus.

“Yang menjadi tuntutan masyarakat sekarang adalah agar sisa kuota tersebut dapat dibuka kembali untuk memenuhi komitmen alokasi 80 persen bagi OAP,” jelasnya.

Damianus juga menegaskan usulan pembatalan terhadap 600 peserta yang telah dinyatakan lulus adalah tidak masuk akal dan tidak mungkin dilakukan.

Fokus saat ini, menurutnya, adalah mendorong pemerintah pusat membuka sisa kuota yang masih tersedia.

“Kami sudah bertemu MenPAN-RB bersama Pj Gubernur Pak Rudy Sufahriadi, Ketua DPRP, dan BKPSDM. Saat itu kami sampaikan bahwa kuota sisa ini harus dibuka kembali,” katanya.

Dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI, MRPS juga telah menyuarakan pentingnya realisasi afirmasi bagi OAP melalui pembukaan sisa kuota tersebut.

“Kalau ini tidak dilakukan, akan jadi bola liar yang tidak perlu. Pemerintah provinsi harus segera bersurat ke MenPAN-RB untuk membuka kuota ini,” tegasnya.

Ia juga berharap agar 600 peserta yang telah dinyatakan lulus segera menerima SK dan bisa mulai bekerja pada Juli 2025.

Namun demikian, Damianus menekankan bahwa keadilan hanya dapat dicapai jika sisa kuota benar-benar dibuka.

“Yang sudah lulus itu tidak mungkin dibatalkan. Tapi sisa kuota itu harus kita dorong agar OAP bisa benar-benar mencapai porsi yang telah dijanjikan,” tutupnya. (red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *