Timika, fajarpapua.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika menggelar Seminar Akhir Studi Kelayakan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Timika Tahun 2025.
Kegiatan ini menjadi tahap penentu kelayakan Timika sebelum diajukan sebagai daerah otonom baru.
Seminar dibuka Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot, mewakili Bupati Mimika, didampingi Sekretaris Bappeda Mimika, Joseph Manggasa.
Tim akademik dari LPPM Universitas Papua (UNIPA) Manokwari yang dipimpin Dr. Michael Baransano turut memaparkan hasil kajian kelayakan DOB.
Dalam sambutan tertulis Bupati Mimika yang dibacakan Ananias, disebutkan bahwa Timika telah berkembang sebagai pusat ekonomi, sosial, dan pemerintahan di Provinsi Papua Tengah, sehingga membutuhkan tata kelola pemerintahan yang lebih dekat dan responsif.
“DOB adalah upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga, terutama Orang Asli Papua (OAP),” kata Ananias.
Ia menegaskan Timika sebagai kota majemuk harus memastikan OAP tetap terlindungi di tengah pesatnya arus pembangunan.
Ananias turut menyampaikan sejumlah program prioritas apabila Timika ditetapkan sebagai DOB, yakni peningkatan pendidikan dan pelatihan kerja bagi generasi muda Papua, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat melalui koperasi dan permodalan, perlindungan hak ulayat, penguatan layanan kesehatan, serta pelibatan tokoh adat, agama, dan perempuan Papua dalam perencanaan pembangunan.
Kabupaten Mimika yang berdiri melalui UU No. 45 Tahun 1999 kini telah memenuhi syarat usia administrasi untuk pemekaran.
Studi kelayakan DOB Kota Timika mengulas aspek administratif, geografis, demografis, sosial-politik, keamanan, keuangan daerah, hingga kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam seminar pendahuluan 22 Agustus 2025 lalu, sejumlah masukan penting telah disampaikan, termasuk perlindungan masyarakat adat dan pembagian wilayah. Seminar akhir ini menjadi penentu apakah Kota Timika layak diusulkan sebagai DOB beserta rekomendasi resmi bagi pemerintah daerah dan pusat.
“Hasil studi akan menghasilkan skor kelayakan sebagai dasar pengambilan keputusan,” jelas Ananias.
Ia berharap proses ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan di Timika.
“Semoga hasil seminar ini menjadi dasar kuat menuju Kota Timika sebagai daerah otonom yang maju dan berkeadilan,” tutupnya. (red)
