Jayapura, fajarpapua.com – Realisasi Pendapatan Negara di wilayah Papua hingga 30 Juni 2026 telah mencapai Rp2,90 triliun atau 42,78 persen dari target tahun anggaran 2026 sebesar Rp6,78 triliun. Sementara itu, Belanja Negara yang telah direalisasikan pemerintah mencapai Rp24,50 triliun atau 41,54 persen dari total pagu Rp58,99 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua, Izharul Haq mengatakan, target Pendapatan Negara tahun ini terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp5,73 triliun, pajak perdagangan internasional Rp234,54 miliar, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp822,78 miliar.
"Hingga akhir Juni 2026, Pendapatan Negara di wilayah Papua telah terkumpul Rp2,90 triliun atau 42,78 persen dari target. Penerimaan pajak dalam negeri masih mendominasi dengan realisasi Rp1,71 triliun," ujar Izharul, Minggu (26/7/2026).
Ia menjelaskan, peningkatan penerimaan pajak didorong oleh pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kenaikan tersebut dipengaruhi meningkatnya kepatuhan wajib pajak, pengawasan perpajakan melalui implementasi Coretax, serta manajemen restitusi.
Selain itu, penerimaan dari pajak perdagangan internasional mencapai Rp119,31 miliar yang sebagian besar berasal dari Bea Masuk atas impor barang dan jasa.
Di sisi lain, kinerja PNBP hingga 30 Juni 2026 melampaui target. Realisasi PNBP mencapai Rp1,07 triliun atau 130,51 persen dari target yang telah ditetapkan.
"Capaian tersebut didorong oleh realisasi PNBP lainnya sebesar Rp894,13 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp179,65 miliar," katanya.
Untuk sisi belanja, Izharul menyebut pemerintah mengalokasikan pagu Belanja Negara di wilayah Papua sebesar Rp58,99 triliun, terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat Rp20,76 triliun dan Transfer ke Daerah Rp38,23 triliun.
"Hingga 30 Juni 2026, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp24,50 triliun atau 41,54 persen dari pagu. Nilai ini meningkat 4,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan di Papua," bebernya.
Belanja Pemerintah Pusat sendiri telah terealisasi sebesar Rp7,50 triliun atau meningkat 56,24 persen dibandingkan Juni 2025.
Sementara itu, Transfer ke Daerah yang telah disalurkan pemerintah pusat mencapai Rp17 triliun. Dana tersebut terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp671,15 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp11,36 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp1,66 triliun yang meliputi DAK Fisik Rp27,77 miliar dan DAK Nonfisik Rp1,63 triliun, Dana Otonomi Khusus Rp2,30 triliun, serta Dana Desa sebesar Rp997,42 miliar.(hsb)
