Jayapura, fajarpapua.com – Kementerian Pertanian mengevaluasi pelaksanaan program cetak sawah tahun anggaran 2026 di Tanah Papua. Evaluasi dilakukan menyusul rendahnya progres pekerjaan konstruksi di sejumlah lokasi yang masih jauh dari target.
Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP) Kementerian Pertanian, Hermanto, mengatakan program cetak sawah tersebut baru berjalan sekitar satu bulan sejak dimulai pada awal Agustus 2026.
Evaluasi mencakup progres fisik, tata kelola administrasi hingga berbagai kendala teknis dan sosial yang dihadapi pelaksana di lapangan.
“Evaluasi mencakup progres fisik, tata kelola administrasi, serta berbagai kendala di lapangan, baik teknis maupun sosial,” kata Hermanto dalam Rakornas Evaluasi dan Addendum Konstruksi Cetak Sawah Tahun 2026 se-Tanah Papua, Sabtu (5/9/2026).
Hermanto menjelaskan, target nasional program cetak sawah tahun 2026 mencapai 126.000 hektare. Papua menjadi salah satu wilayah dengan target terbesar.
Namun setelah dilakukan addendum, target cetak sawah di Papua disesuaikan dari sekitar 61.000 hektare menjadi sekitar 15.000 hektare.
Meski target telah disesuaikan, progres pekerjaan konstruksi hingga kini baru mencapai sekitar 16-17 persen. Capaian tersebut dinilai masih rendah karena pada pertengahan masa kontrak, progres pekerjaan semestinya sudah melampaui 50 persen.
“Keterlambatan terjadi di hampir seluruh lokasi, dengan faktor utama keterbatasan alat berat yang tidak mencapai 50 persen dari komitmen kontrak, serta adanya kerusakan alat,” ujar Hermanto.
Menurutnya, addendum kontrak bukan bentuk kelonggaran bagi pelaksana pekerjaan. Penyesuaian tersebut justru menjadi peringatan agar seluruh pihak segera mempercepat pekerjaan berdasarkan kondisi dan kemampuan riil di lapangan.
“Addendum adalah penyesuaian berbasis data dan fakta di lapangan agar target tetap tercapai tanpa melewati tahun anggaran,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Kementerian Pertanian mendorong langkah konkret dan solusi terukur untuk mengejar ketertinggalan pekerjaan.
Pembagian tugas yang jelas antarpihak juga dinilai penting agar percepatan konstruksi dapat dilakukan secara efektif.
Kementerian Pertanian berharap program cetak sawah di Tanah Papua dapat diselesaikan sesuai target yang telah disesuaikan, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung penguatan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
(hsb)
