Jayapura, fajarpapua.com – Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia menyusul berbagai kritik dan persoalan yang muncul di masyarakat.
Mandenas mengatakan, evaluasi program MBG menjadi salah satu prioritas dalam rapat kerja finalisasi rencana kerja dan anggaran definitif bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia juga mengingatkan para pengelola dapur MBG di seluruh Indonesia agar lebih berhati-hati dalam menjaga kualitas, keamanan, serta higienitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Menurutnya, apabila ditemukan kelalaian yang menyebabkan masyarakat mengalami kerugian, termasuk kasus keracunan makanan, harus ada langkah hukum yang tegas.
“Kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan menyebabkan keracunan, harus diproses hukum, baik secara perdata maupun pidana. Untuk itu, para pengelola dapur harus berhati-hati,” kata Mandenas, Jumat (4/9/2026).
Selain persoalan keamanan pangan, politisi Partai Gerindra tersebut mendorong BGN melakukan evaluasi terhadap petunjuk teknis (juknis) nasional program MBG.
Mandenas menilai penerapan standar yang seragam di seluruh Indonesia perlu dikaji kembali karena setiap daerah memiliki kondisi geografis, tingkat harga bahan pangan, serta kemampuan ekonomi yang berbeda.
“Standar harga satuan bahan makanan antara Pulau Jawa dan Papua harus dibedakan, termasuk penentuan harga satuan bahan makanan dan tunjangan operasional tenaga kerja. Ini harus diubah sehingga petugas SPPG dapat melakukan pengawasan secara intensif setiap hari terkait standarisasi pengelolaan dapur MBG,” ungkapnya.
Meski demikian, Mandenas menilai program MBG merupakan kebijakan positif yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.
“Program MBG merupakan program yang positif dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat menengah ke bawah. Namun, kalau ada kekurangan harus dibenahi. Program MBG ini harus terus kita jaga karena dampaknya terhadap masyarakat ekonomi menengah sangat luas. Orangtua tidak harus mengeluarkan uang jajan untuk anak karena sudah ada MBG di sekolah,” bebernya.
Untuk meningkatkan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal, Mandenas juga berencana mengusulkan pemanfaatan komoditas pangan lokal dalam menu MBG pada hari-hari tertentu.
Khusus di wilayah Papua, ia mendorong agar menu MBG lebih beragam dengan memasukkan pangan khas Papua, seperti sagu dan papeda.
Menurutnya, pemanfaatan bahan pangan lokal tidak hanya memperkaya menu MBG, tetapi juga dapat mendorong perekonomian masyarakat serta membuka peluang bagi petani dan pelaku usaha pangan lokal.(hsb)
