TIMIKA, fajarpapua.com – Sebanyak 80 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika mulai mengikuti pelatihan kepemimpinan sebagai upaya meningkatkan kemampuan birokrasi dalam menghadapi tuntutan pemerintahan yang semakin kompleks.
Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2026 tersebut resmi dibuka di salah satu hotel di Timika, Kamis (24/9/2026).
Bupati Mimika Johannes Rettob dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Hery Onawame mengatakan, pejabat birokrasi tidak boleh hanya sibuk menjalankan rutinitas administratif.
Pejabat dituntut mampu memimpin tim, membaca perubahan, mencari solusi dan memastikan setiap program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
“Tantangan pemerintahan semakin kompleks. Aparatur harus meninggalkan pola kerja lama dan berani melakukan perubahan positif,” tegas Hery.
Kepala BKPSDA Mimika, Hermalina Wilhelmina Imbiri menjelaskan, pelatihan tersebut diikuti 40 pejabat administrator dan 40 pejabat pengawas.
Peserta akan menjalani rangkaian pelatihan selama tiga bulan, mulai dari pembelajaran klasikal, kegiatan off-campus, ujian judul, aktualisasi proyek perubahan hingga studi lapangan.
PKA memiliki 709 jam pembelajaran, terdiri atas 250 jam klasikal dan 450 jam di perangkat daerah. Sementara PKP mencapai 830 jam pembelajaran, dengan 290 jam klasikal dan 540 jam di OPD.
“Pelatihan ini merupakan salah satu persyaratan bagi PNS dalam pengembangan karier struktural,” jelas Hermalina.
Menurutnya, pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui kerja sama BKPSDA Mimika dengan BPSDM Provinsi Papua Induk karena Kabupaten Mimika hingga kini belum memiliki balai diklat sendiri.
Untuk menjaga kedisiplinan, peserta mengikuti jadwal pelatihan yang cukup padat, yakni Senin hingga Sabtu, pukul 08.00–17.00 WIT. Panitia juga menyiapkan langkah antisipasi apabila terdapat peserta yang mengalami gangguan kesehatan.
Pemkab Mimika berharap pelatihan tersebut tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan jabatan. Para peserta diharapkan mampu membawa pola kepemimpinan baru di lingkungan pemerintahan yang lebih berbasis data, terbuka terhadap inovasi, kuat dalam kolaborasi dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
