Timika, fajarpapua.com – Penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Kabupaten Mimika tahun anggaran 2026 masih berjalan lambat.
Hingga Oktober 2026, dana yang telah disalurkan baru mencapai Rp 75,25 miliar atau 32,9 persen dari total pagu sebesar Rp 228,97 miliar.
Artinya, masih terdapat sekitar Rp 153,72 miliar Dana Otsus yang belum tersalurkan. Kondisi ini menjadi perhatian karena penyaluran tahap kedua hingga saat ini belum dapat dilaksanakan.
Kepala Seksi Bank Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika, Ahmad Syafrudin Yusuf, Kamis (12/11), mengatakan proses pencairan Dana Otsus tahap kedua masih menunggu rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Mimika terlebih dahulu harus menyampaikan persyaratan penyaluran kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.
Setelah persyaratan diterima, DJPK akan menerbitkan rekomendasi kepada DJPb. Selanjutnya, DJPb memberikan instruksi kepada KPPN Timika untuk melakukan penyaluran.
"DJPb kemudian memerintahkan kepada kami untuk melakukan penyaluran. Sampai sekarang kami belum menerima rekomendasi dari kantor pusat kami (DJPb) untuk melakukan penyaluran tahap kedua," jelas Ahmad.
Ia menyebutkan, sesuai ketentuan, penyaluran Dana Otsus untuk wilayah Papua dilakukan dalam tiga tahap.
Jika melihat pola penyaluran tahun sebelumnya, pencairan Dana Otsus seluruhnya baru terealisasi pada Desember.
"Kalau melihat tren tahun lalu tersalur di Desember semua," ujarnya.
Sementara itu, secara keseluruhan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Mimika hingga Oktober 2026 telah mencapai Rp 2,18 triliun atau 81,9 persen dari total pagu Rp 2,66 triliun.
Dari enam komponen TKD, Dana Otsus menjadi salah satu komponen dengan persentase realisasi terendah, yakni baru 32,9 persen.
Sebagai perbandingan, Dana Alokasi Umum (DAU) telah terealisasi 88,1 persen, Dana Bagi Hasil (DBH) 81,9 persen, DAK Fisik 99,9 persen, DAK Nonfisik 89,6 persen, sedangkan Dana Desa telah tersalurkan 100 persen.
Rendahnya realisasi Dana Otsus ini menyisakan pekerjaan bagi pemerintah daerah untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi penyaluran dapat segera dipenuhi.
Sebab, percepatan pencairan menjadi penting agar dana yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua tersebut tidak menumpuk pada penghujung tahun anggaran. (an)
