Timika, fajarpapua.com – Keterbatasan anggaran Dana Desa membuat Pemerintah Kampung Mawokauw Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, harus mencari dukungan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat.
Sebanyak 15 usulan prioritas hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kampung Tahun 2027 akan diperjuangkan melalui pemerintah distrik hingga Pemerintah Kabupaten Mimika agar dapat direalisasikan.
Kepala Kampung Mawokauw Jaya, Edyson Rafra, mengatakan hal tersebut saat diwawancarai wartawan fajarpapua.com di Kantor Kampung Mawokauw Jaya, Kamis (12/11/2026), usai pelaksanaan Musrenbang tingkat kampung.
Ia menjelaskan, Musrenbang menjadi wadah bagi pemerintah kampung dan masyarakat untuk membahas serta menyepakati berbagai kebutuhan pembangunan yang perlu diprioritaskan pada tahun anggaran 2027.
Dari hasil pembahasan bersama masyarakat, terdapat sekitar 15 usulan yang akan diperjuangkan. Namun, tidak semua program dapat dibiayai melalui Dana Desa karena harus disesuaikan dengan besaran pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Semua usulan masyarakat kita tampung dan akomodir terlebih dahulu. Setelah pagu anggaran tahun 2027 keluar, baru kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung. Untuk usulan yang tidak bisa kita biayai melalui Dana Desa, akan kita bawa ke Musrenbang tingkat distrik, kemudian diperjuangkan lagi pada Musrenbang tingkat kabupaten," jelas Edyson.
Ia mengungkapkan, berdasarkan alokasi tahun 2026, Dana Desa Kampung Mawokauw Jaya hanya sekitar Rp374 juta lebih. Anggaran tersebut harus dibagi untuk membiayai sejumlah program yang telah ditentukan pemerintah pusat, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), penanganan stunting, ketahanan pangan, mitigasi bencana, serta program prioritas lainnya.
Kondisi tersebut membuat anggaran untuk pembangunan fisik menjadi terbatas, sementara kebutuhan masyarakat terus bertambah.
Menurut Edyson, sejumlah usulan, terutama pembangunan jalan, jembatan, dan drainase, membutuhkan biaya besar sehingga tidak memungkinkan jika hanya mengandalkan Dana Desa.
"Kami memperkirakan sekitar 70 persen dari usulan yang membutuhkan anggaran besar perlu diperjuangkan melalui dukungan pemerintah daerah. Sebab, pembangunan jalan, jembatan, dan drainase membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kalau hanya mengandalkan Dana Desa, tentu tidak akan mencukupi," ungkapnya.
Karena itu, ia berharap Pemerintah Kabupaten Mimika melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dapat memberikan perhatian dan dukungan terhadap berbagai usulan yang disampaikan pemerintah kampung.
Edyson mengatakan, pembangunan kampung membutuhkan kerja sama antara pemerintah kampung, distrik, dan kabupaten. Dengan kolaborasi tersebut, berbagai kebutuhan masyarakat di 133 kampung di Kabupaten Mimika diharapkan dapat ditangani secara bertahap dan merata.
Ia juga berharap konsep pembangunan dari kampung ke kota dapat diwujudkan melalui program nyata yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dari sekitar 15 usulan yang dibahas, pembangunan dan perbaikan drainase serta pengadaan mesin pemotong rumput atau mesin babat menjadi beberapa kebutuhan mendesak.
Menurutnya, drainase sangat penting untuk memperlancar aliran air dan mencegah genangan yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab malaria.
Sementara pengadaan mesin babat direncanakan untuk mendukung kegiatan kebersihan lingkungan di 13 RT yang berada di wilayah Kampung Mawokauw Jaya.
"Kebutuhan masyarakat bukan hanya pembangunan yang besar-besar. Hal mendasar seperti drainase dan kebersihan lingkungan juga sangat penting. Kami mengusulkan pengadaan mesin babat untuk dibagikan kepada 13 RT agar masyarakat bisa bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan," katanya.
Ia menambahkan, lingkungan yang bersih dan sehat merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pencegahan penyakit, termasuk malaria, perlu dimulai dari lingkungan tempat tinggal masing-masing.
Edyson berharap berbagai usulan tersebut tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi dapat diperjuangkan hingga memperoleh dukungan anggaran dan direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Kami ingin pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Bukan hanya infrastruktur, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa tinggal di lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Harapan kami, pemerintah daerah dapat bersama-sama mendukung kebutuhan kampung sehingga pembangunan dari kampung ke kota bisa berjalan dan dirasakan langsung oleh masyarakat," tutupnya.
