Jayapura, fajarpapua.com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua akan meninjau kembali proses pengangkatan tenaga honorer di wilayahnya setelah seribuan tenaga honorer mendatangi Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin.
Wakil Gubernur (Wagub) Papua Klemen Tinal, di Jayapura, Senin, mengatakan apa yang disampaikan oleh para tenaga honorer tersebut sebaiknya dituangkan dalam bentuk tulisan agar dapat ditinjau kembali sesuai dengan kewenangan pihaknya.
“Pengangkatan honorer ini urusan internal bukan di luar atau pusat, di mana menjadi urusan rumah tangga sendiri pada pemerintahan daerah,” katanya.
Menurut Klemen, dengan tuntutan atau pertanyaan para tenaga honorer yang ditulis tersebut, maka pihaknya dapat memanggil para pejabat terkait yang berhubungan atau berkompeten untuk duduk bersama dan ditindaklanjuti.
“Tindaklanjut seperti apa nantinya, yang jelas untuk kepentingan para tenaga honorer tersebut karena merupakan bagian dari pemerintah,” ujarnya.
Dia menjelaskan apa yang diperjuangkan oleh para tenaga honorer tersebut adalah hal yang wajar dilakukan, namun harus diingat bahwa dalam prosesnya melibatkan banyak unsur seperti biro hukum, kepegawaian dan lain sebagainya.
Sementara itu, Frits Awom Koordinator Tenaga Honorer di Papua mengatakan pihaknya datang dari 29 kabupaten dan kota di Bumi Cenderawasih khusus untuk bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.
“Kami meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua agar dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan formasi pengangkatan 2019 dan 2020,” katanya.
Sementara itu, seribuan tenaga honorer dari 29 kabupaten dan kota di Papua yang tidak terakomodir dalam hasil tes CASN formasi 2018 tersebut mendatangi Kantor Gubernur Dok II Jayapura mempertanyakan nasibnya. Aksi damai ini diterima langsung oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal didampingi para pejabat OPD di lingkungan pemerintah setempat.(ant)
